Dispendik Jatim Tutup Sementara PPDB SMA/SMK

Dispendik Jatim Tutup Sementara PPDB SMA/SMK

Gejolak masyarakat terkait penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK negeri berbuntut. Dinas Pendidikan (Dispendik) Jawa Timur akhirnya menutup sementara untuk menuruti permintaan masyarakat yang berunjuk rasa di Gedung Negara Grahadi, Rabu (19/6/2019).

Hal itu ditegaskan Plt Kepala Dinas Pendidikan Jatim Hudiyono. “Sementara, ya kami tutup sambil menunggu konsultasi bersama kementerian. Jadi akan kami bicarakan agar bisa kembali menggunakan sistem zonasi PPDB tahun lalu,” ujarnya.

Kata dia, penutupan ini akan dilakukan sambil menunggu keputusan kementerian. Meski ditutup, jika sudah mendaftar datanya akan tetap tersimpan.

“Masyarakat jangan khawatir datanya direset atau bagaimana, kami tidak menghapus atau mengubahnya. Data masih ada dan proses pemeringkatan tetap berjalan,” terang dia.

Menurut Hudiyono, sistem PPDB ini kecerdasannya sangat tinggi, sehingga tidak mungkin membohongi dan membodohi masyarakat. Pihaknya juga berusaha transparan dan terbuka dengan selalu menampilkan data daring.

“Kalau ada keluhan jarak si A jauh kenapa diterima, karena jarak secara sistem kalau tidak diterima jarak tapi NUN tinggi masih bisa diterima. Saya kira kebijakan kementrian terkait PPDB ini diterapkan di seluruh Indonesia. Jika masyarakat meminta agar menggunakan NUN dan mengabaikan jarak harus kami konsultasikan dan koordinasi dengan pihak kementerian,” tutur Hudiyono.

Pihaknya mengusahakan proses konsultasi akan segera diselesaikan dan kembali membuka PPDB pada Kamis (20/6) pagi. Sehingga diharapkan masih ada peluang mendaftar sebelum PPDB Jatim secara resmi ditutup pada Kamis (20/6/2019) pukul 23.59 WIB.

“Yang kemarin datanya sudah masuk itu bukan hasil final diterima, kalau pendaftaran kami buka kembali masih ada proses pemeringkatan. Setelah ditutup resmi, kami ada verifikasi dan baru diumumkan yang diterima,” papar dia.

Sebelumnya ratusan wali murid melakukan demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya untuk memprotes kebijakan pemerintah yang menerapkan PPDB sistem zonasi.

Kebijakan itu dinilai merugikan calon peserta didik, karena peluang mereka untuk diterima di sekolah negeri jadi tertutup. Padahal, rata-rata memiliki nilai yang bagus-bagus. (ant/wh)