Disnaker Surabaya Siapkan Sertifikasi Kompetensi Kerja

Disnaker Surabaya Siapkan Sertifikasi Kompetensi Kerja
Masih banyak buruh dan karyawan di Surabaya yang belum memiliki seritifikai internasional.

Tidak ingin kalah bersaing dengan tenaga kerja internasional, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Surabaya menyiapkan grand design program sertifikasi kompetensi kepada tenaga kerja di Surabaya.

Kepala Disnaker Kota Surabaya, Dwi Purnomo mengatakan, program ini dilakukan dalam menghadapi diberlakukannya ASEAN Free Trade Area (AFTA) atau era perdagangan bebas ASEAN 1 Januari 2015.

Grand design ini dibuat untuk mendorong proses sertifikasi tenaga kerja. Hal itu dipandang penting lantaran tidak menutup kemungkinan kelak jika AFTA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah berlaku, setiap perusahaan akan mencari pegawai dengan keterangan sertifikasi. Dan sertifikasi akan dijadikan acuan menilai kualitas calon karyawannya,” katanya.

Grand design ini, menurut Purnomo, masih digodok dan akan segera disampaikan ke wali kota Surabaya. Meski begitu, di Surabaya sendiri proses sertifikasi tenaga kerja sudah ada sejak tahun lalu.  “Grand desain ini upaya pengembangannya agar lebih baik lagi,” cetusnya.

Dalam pembuatan grand design ini, Disnaker juga melibatkan beberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) lainnya. Di antaranya Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perhubungan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya.

“Karyawan harus memiliki sertifikasi dan kompetensi. Minimal lima tahun bergerak dibidangnya,” imbuhnya.

Karena itu, dijelaskannya Indonesia sendiri telah memiliki Badan Nasional Sertifikasi Provinsi (BNSP) dan itu sudah diakui di 12 Negara AFTA. Kalau tenaga asing (Jurnis) juga harus memperpanjang Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

”Intinya Indonesia bukan jadi momok, karena sudah ada aturan-aturannya terkait ketenaga kerjaan. Dan dari saringan (filter) antara lain meliputi tranportasi, pendidikan, dan kesehatan,” tambahnya.

Purnomo menargetkan seluruh pegawai di Kota Pahlawan Surabaya dapat memiliki sertifikasi. Jumlahnya diperkirakan mencapai jutaan orang. Bagi profesi yang memiliki asosiasi resmi, akan lebih mudah pendataannya karena proses identifikasi bisa melalui asosiasi masing-masing.

“Sedangkan yang belum ada payung organisasinya, misalnya tukang jahit, montir bengkel, tukang kayu, pembantu rumah tangga dan sebagainya itulah yang jadi sasaran Pemkot,” jelasnya. (wh)