Disnaker Jatim : THR Harus Dibayar H-7 Lebaran

 

Disnaker Jatim : THR Harus Dibayar H-7 Lebaran

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jawa Timur meminta kepada seluruh perusahaan di Jatim untuk segera membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada seluruh para karyawannya minimal H-7 sebelum lebaran.

Kadisnakertransduk Jatim Edy Purwinarto di kantornya Senin(14/7/2014), menegaskan, THR tersebut memang harus segera dibayarkan minimal H-7 Lebaran.

“Kami sudah mengirimkan imbauan, minimal H-7 Lebaran seluruh hak karyawan baik itu karyawan tetap, kontrak maupun apapun statusnya berhak mendapatkan THR,” tandasnya.

Jika hal itu dilanggar, maka akan diberikan sanksi moral berupa mempublikasikan nama perusahaan di media. Dia menjelaskan, kewajiban membayarkan tunjangan itu telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 4/1994 tentang THR.

“Yang berhak mendapatkan THR adalah pekerja, apapun statusnya yang telah bekerja secara terus menerus selama tiga bulan. Pekerja yang minimal usia kerjanya tiga bulan berhak mendapatkan THR satu kali gaji dibagi berapa bulan dia bekerja,” ungkapnya.

Edy lalu mengatakan, apabila waktu kerja buruh tersebut sudah lebih dari satu tahun, maka pekerja itu berhak mendapatkan tunjangan minimal satu kali gaji karyawan yang diterima setiap bulannya.

“Sesuai dengan Permenakertrans Nomor 4 tahun 1994 memang tak ada sanksi khusus bagi perusahaan yang tak mau membayarkan THR bagi karyawannya,” katanya.

Langkah yang dilakukan saat ini, kata Edi, pihaknya mendirikan posko pengaduan THR di Kantor Disnakertransduk Jatim di Jl Menanggal Surabaya.Namun, lanjutnya, persiapan membuka layanan pengaduan pada lebaran tahun ini sangat berbeda dengan tahun lalu.

“Berdasarkan pengalaman tahun lalu, kunjungan pengadu ke posko-posko pengaduan ternyata jumlahnya sangat sedikit sehingga kami melakukan efisiensi dengan cukup membuka satu posko pengaduan,” katanya.

Untuk memaksimalkan menjaring pengaduan dari pekerja atau buruh yang mengadukan masalah ini, katanya, Disnakertransduk Jatim menjalin koordinasi dengan jejaring terkait, baik dari serikat buruh maupun masyarakat (pekerja).

”Tahun lalu yang melaporkan ke posko pengaduan THR sebanyak 48 perusahaan, setelah dilakukan cek survei dilapangan ternyata hanya 11 perusahaan yang dinyatakan melanggar,” terangnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, tentunya bagi perusahaan yang melanggar aturan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 4 tahun 1994 tentang THR akan diberikan sanksi moral saja. Dalam hal ini, nama perusahaan yang nakal tidak membayar THR diumumkan di media.

“Mungkin nama-nama perusahaan yang tidak membayarkan THR bisa diumumkan setelah jatuh tempo,” tegasnya. (kmf/wh)