Dishub Surabaya Tantang Paguyuban Jukir Survei Kebocoran

 

Dishub Surabaya Tantang Paguyuban Jukir Survei Kebocoran

Menanggapi isu kebocoran retribusi parkir yang ditudingkan Paguyuban Jukir Surabaya (PJS) ke lembaganya, Kepala Dinas Perbuhungan, Eddi tantang PJS survei kebocoran.

“Ayo, ajak semua pihak untuk buktikan adanya kebocoran retribusi parkir dari Dinas Perhubungan. Ajak semua pihak independen termasuk lembaga survei untuk membutikan secara real pihak mana yang bocor,” tantang Eddi saat ditemui enciety.co di kantornya, Selasa (12/8/2014).

Bahkan, ditegaskan Eddi, pihaknya siap dipidana jika terjadi temuan salah satu anggotanya yang melakukan penilapan uang retribusi parkir. “Saya berani diberhentikan dan dipenjara jika benar kami terbukti bersalah,” tegasnya.

Eddi juga meminta koordinator PJS Husnin Yasin terlibat dalam melakukan survei terbuka tersebut. “Ayo ajak semua lembaga survei independen yang jujur. Jika PJS yang justru menilap retribusi parkir, kami tidak meminta mereka dipenjara. Tapi meminta mereka bekerja secara jujur,” harapnya.

Dia mengungkapkan, dari target retribusi parkir pada 2013 sebesar Rp 13 miliar, ternyata dalam realisasinya pihaknya tidak mencapai target tersebut.

”Capaiannya banyak yang belum tercapai lantaran pihak parkir (PJS) tidak ada yang jujur,” katanya.

Dicontohkannya, banyak kasus di lapangan, masyarakat pengguna jasa parkir yang meminta karcis pada PJS justru tidak diberikan. Selain itu, jumlah retribusi kendaraan yang terparkir juga tidak bisa maksimal diserap kas daerah lantaran banyak manipulasi.

“Mereka itu, preman. Banyak yang melakukan pungutan parkir dengan biaya yang tidak semestinya,” tegasnya.

Karena itu, Eddi menilai PJS hanya berani teriak keman-mana tanpa bersedia berunding untuk lakukan survei kebocoran retribusi parkir. “Kami justru sedang cari sumber kebocoran retribusi parkir. Ayo kita cari bersama pelakunya. Jangan bisanya cuma teriak-teriak kemana-mana,” pintanya.

Sementara itu, Dewan Pembina PJS Husnin Yasin mengaku siap melakukan survei terbuka untuk mengetahui pelaku penilapan retribusi parkir yang selama ini menjadi kebocoran pendapatan kas daerah. “Kami siap melakukan survei dan audit, bahwa kebocoran terjadi di Dishub Surabaya bukan ada pada kami,” ujarnya. (wh)