Dishub Surabaya Cabut Subsidi Pajak Angkutan Umum Tak Berbadan Hukum

Dishub Surabaya Cabut Subsidi Pajak Angkutan Umum Tak Berbadan Hukum

Irvan Wahyu Drajat dan Eko Haryanto memaparkan keberadaan koperasi angkutan di Kantor Humas Pemkot Surabaya, Kamis (16/2/2016). foto:sandhi nurhartanto/enciety.co

Angkutan umum massal yang beroperasi di Kota Pahlawan harus berbadan hukum, baik Perseroan Terbatas (PT) ataupun berbentuk koperasi, pada Maret 2017.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Irvan Wahyu Drajat mengatakan, hingga kini hanya ada 1 koperasi yang aktif dari 6 koperasi yang ada di Surabaya.

“Dari 6 koperasi yang tercatat, hanya Koperasi Jasa Mandiri Sejahtera yang berdiri pada 29 November 2013 dengan 28 anggota dan 45 kendaraan yang aktif. Walaupun koperasi ini banyak bergerak di simpan pinjam,” kata Irvan Wahyu Drajat dalam “Sosialisasi Pembinaan Koperasi Angkutan Kota Surabaya” di Kantor Humas Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Kamis (16/2/2016).

Sementara lima koperasi tidak aktif adalah Koperasi Roda Transportasi Abadi yang berdiri pada 6 Juni 2013, Koperasi Jasa Lancar Sejahtera Bersama, Koperasi Jasa Mitra Bersama, Koperasi Jasa Mentari Sejahtera Bersama dan Koperasi Jasa Sejahtera Bersama.

Di Koperasi Jasa Mandiri Sejahtera, tercatat ada 23 kendaraan angkutan yang telah balik nama di Surat Tanda Nomor Kendaraan. Hingga kini, ada 58 lyn (angkutan bemo) atau 2.500 mobil angkutan umum yang beroperasi di Surabaya.

Irvan menegaskan, bagi angkutan massal yang belum berbadan hukum dipastikan tidak akan mendapat kemudahan. Mulai dari subsidi tarif hingga subsidi pajak yang mencapai 70 persen.

“Yang belum mengubah atau balik nama boleh beroperasi, tapi mereka tidak dapat keringanan pajak hingga 70 persen. Juga subsidi tarif akan diberikan kepada yang telah berkoperasi saja,” ujarnya.

Irvan menambahkan, hambatan yang signifikan, menurut Irvan, adalah ke-58 lyn tersebut ingin membentuk koperasi sendiri atau sekitar 2.500 MPU.

“Padahal tidak semua lyn sehat dan layak. Hanya trayek yang demand-nya tinggi masih eksis atau jalan . Yang paling sulit adalah menyiapkan SDM. Kami pernah anggarkan, tapi mereka gak siap. Kami terus mendorong agar siap. Kebanyakan mreka takut kehilangan aset karena di STNK nanti tertulis nama koperasi,” urainya.

Dishub Surabaya sendiri terus mendorong agar para pengemudi angkutan atau sopir serta pemilik kendaraan angkutan massal untuk mau berbadan hukum. Pembentukan badan usaha selain mengikuti amanah dari undang-undang, juga mendatangkan kemanfaatan bagi pemilik angkutan.

Pembentukan koperasi angkutan kota sesuai dengan UU Nmor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Dalam pasal 139 disebutkan, penyedia jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di tempat sama, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya Eko Haryanto mengatakan, ada 5 koperasi angkutan massal yang belum beroperasional.

Setelah didiskusikan ada beberapa persoalan karena baik pemilik kendaraan atau sopir angkutan belum memahami filosofi koperasi dibentuk.

“Anggota koperasi adalah pemilik angkutan atau sopir. Nanti ada 20 orang yang dipilih jadi pengurus. Dulu saya belum tahu terbentuknya 5 koperasi ini apakah terbentuk berdasarkan wilayah beroperasinya angkutan mereka yaitu Barat, Utara, Timur, Selatan dan Tengah,” kata Eko.

Menurut dia, pemilik kendaraan dan sopir yang belum berbadan hukum disebabkan mereka masih ada keraguan bagaimana kepemilikan kendaraan. “Berarti filososfi dengan adanya koperasi tersebut belum dipahami oleh mereka,” tegasnya.

“Koperasi itu adalah milik anggota jadi keuntungan bukan pengurus tetapi anggota,” imbuhnya. (wh)