Dirut Pelindo II RJ Lino Ancam  Jokowi, Ada Apa?

Jokowi Bubarkan 10 Lembaga Non Struktural
Presiden Jokowi/solopos

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, Richard Joost (RJ) Lino‎ mengancam  akan mundur dari  jabatannya. Ancaman ini disampaikan pada Menteri Bappenas Sofyan Djalil  agar disampaikan ke Presiden Jokowi.

Puncak  kemarahan orang nomor satu di Pelindo II ini adalah pemeriksaaan yang dilakukan Bareskrim Polri pada Jum’at (28/8/2015). Pasalnya, ia tidak diberitahu terlebih dahulu dan sorotan media membuat dirinya terpojok.

Dalam kesempatan itu, Lino juga menerima telepon dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Sofyan Djalil, dan meminta Sofyan untuk menyampaikan dan menyelesaikan persoalan penggeledahan ini ke Presiden Joko Widodo‎.  Jika tidak maka ia akan mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini, Sabtu (29/8/2015).

RJ Lino mengatakan bahwa dirinya tidak tahu sama sekali terkait dugaan polisi yang menyatakan perusahaan yang ia jabat melakukan pencucian uang terkait pengadaan mobile crane pada tahun 2012. “Itu haknya polisi untuk mengecek dan melakukan penyelidikan, tapi pengadaan alat-alat ini sudah diaudit sama BPK, kalau katanya ini pengembangan dari BPK itu tidak ada,” ujar RJ Lino.

‎RJ Lino menyatakan penggeledahan yang dilakukan oleh polisi belum menentukan bahwa dirinya bersalah dan merupakan proses yang biasa dalam pemeriksaan. Terkait kasus 10 mobile crane yang tidak dipakai meski sudah dibeli sejak tahun 2012 lalu, ia menyatakan hal itu juga merupakan hal yang biasa. “Perusahaan ini untung banyak, katakanlah ‎ada satu atau dua bisnis yang kurang berhasil itu hal yang biasa dalam bisnis, aset perusahaan yang saya pimpin ini dulu Rp 6,5 triliun, sekarang sudah mencapai Rp 40 triliun, berarti tambah kaya dan untungnya banyak, jadi mengapa ada satu atau dua alat seperti itu harus dipersoalkan,” lanjut Lino.

RJ Lino mencurigai penggeledahan yang dilakukan oleh Mabes Polri berdasarkan laporan dari manajemen Jakarta International Container Terminal (JICT). “Saya sudah biasa dipanggil di mana-mana, di KPK saya pernah dipanggil, Kejaksaan pernah dipanggil, karena beresin pelabuhan itu susah kok enggak gampang, dan saya hormati haknya teman-teman dari kepolisian untuk mengecek laporan itu, tapi jangan media menghukum orang yang belum tentu salah,” tuturnya. (bst)