Dirjen HKI Kampanye Tolak Barang Palsu dan Bajakan

 

Dirjen HKI Kampanye Tolak Barang Palsu dan Bajakan

Pemerintah dan DPR saat ini tengah membahas revisi UU Hak Cipta, yang diharapkan tuntas sebelum periode legislatif berakhir Oktober nanti. Salah satunya adalah masa perlindungan hak cipta yang diperpanjang dari 50 tahun menjadi 70 tahun. Dalam rancangan UU tersebut juga mengatur denda.

“Kita perpanjang masa perlindungan tujuaanya untuk merangsang masyarakat kita untuk terus kreatif dan mendukung aktivitas perekonomian. Produk asli sudah banyak dipalsukan, belum lagi banjir barang bajakan dan palsu dari luar seperti Malaysia dan China. Kita jadi korban. Jadi kita harus terus melakukan sosialisasi manfaat HKI ke seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pebisnis dan konsumen,” ujar Tosin Junansyah, Direktur Penyidikan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI di sela Sosialisasi ‘Indonesia Tolak Barang Palsu dan Bajakan’ di Bandara Internasional Juanda, Kamis (22/5/2014).

Dalam draft RUU tersebut juga akan mengatur denda terhadap pembeli. Tetapi itu juga nanti disosialisasikan kepada penjualnya. Di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, kita telah lakukan sosialisasi di mal-mal agar mereka jangan menjual barang palsu untuk komputer,”
ungkap dia.

Tosin menegaskan, peredaran software ilegal rentan disusupi malware (virus jahat) yang merusak sistem perbankan, ketika nasabah menggunakan software palsu dalam transaksi internet banking.

“Jadi seperti sosialisasi hari ini, target kita adalah para pebisnis, kita minta para pengusaha agar stafnya menggunakan laptop dengan sistem operasi asli dengan antivirus yang asli pula,” kata Tosin.

Dia menambahkan, masyarakat Indonesia harus bangga dengan HKI lokal. Oleh karena produk lokal juga mampu bersaing di level internasional dan mendapat penghargaan. Dia mencontohkan, butterfly-software lingkungan hasil karya Tim Interface ITB, Save the Hamster-software games hasil karya Universitas Trunojoyo Madura, dan Pix Mix-aplikasi sosial media untuk Blackberry.

“Akan sangat disayangkan jika stigma negative yang menyebutkan bahwa banyak barang palsu bajakan yang masuk secara bebas ke Indonesia, sementara telah banyak hasil karya anak bangsa yang telah dihargai hak cipta-nya di mancanegara,” ujar Tosin.

Dia juga mengingatkan kembali bahwa kerugian dari semua peredaran produk ilegal dan palsu mencapai puluhan triliun.

Seperti hasil survei Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di 2011 lalu yang memperkirakan negara dirugikan hingga Rp 43 triliun. Angka kerugian itu menurut Tosin, akan terus meningkat sejalan dengan peredaran barang palsu dan ilegal yang terus meningkat.

“Peningkatan barang palsu dan ilegal yang beredar bisa 25 persen setiap tahun,” papar dia.

Hingga kini, lanjut Tosin, Direktorat Penyidikan telah menerima 93 pengaduan, dan 33 kasus sudah di-SP3. Sementara untuk tahun 2014, pihaknya telah menerima 5 pengaduan yang didominasi pengaduan merek, dan 1 pengaduan paten.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Surabaya, Enang Supriyadi di kesempatan yang sama mengatakan, kerja sama integritas sesama instansi akan terus dilakukan guna saling mendukung. Menurut dia, program edukasi ke penumpang penting dilakukan bahwa Indonesia bukan negara pembajak, tetapi korban.

Nantinya ke depan, lanjut dia, akan ada selebaran edukasi soal HKI buat penumpang pesawat yang dibagikan setelah dapat chop kedatangan maupun keberangkatan di pintu imigrasi.

“Tapi selanjutnya tidak menutup kemungkinan untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada,” tambah Enang.

Perlu diketahui, perlindungan terhadap HKI, khususnya hak cipta program komputer tercantum dalam Undang-undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002, dimana Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan pidana terhadap pelanggaran terhadap penggunaan Hak Cipta sendiri tercantum dalam pasal 72 UU Hak Cipta Pasal 72 ayat 1. Disebutkan, bagi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) denda minimal Rp.1 juta dan/atau pidana penjara minimal 1 bulan atau maksimal denda Rp. 5 miliar dan/atau pidana 7 tahun

Selanjutnya pada Pasal 72 ayat (2) disebutkan, bagi yang mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan hasil pelanggaran pidana maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 500 juta. (wh)