Diresmikan, Mal Pelayanan Publik Surabaya jadi Pilot Project Nasional

Diresmikan, Mal Pelayanan Publik Surabaya jadi Pilot Project Nasional

Menteri PAN-RB Asman Abnur dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menghadiri peresmian Mal Pelayanan Publik di Gedung Siola, Jumat, (6/10/2017). Foto:humas pemkot surabaya

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meresmikan Mal Pelayanan Publik yang dihuni 4 Instasi diantaranya Pemkot Surabaya, Polrestabes Surabaya, DJP Kanwil I Provinsi Jatim dan PDAM.

Peresmian ini disaksikan secara langsung oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (PAN-RB) Asman Abnur di Gedung Siola, Jumat, (6/10/2017).

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, penandatanganan MoU Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik merupakan bentuk sinergi dengan 4 Instansi terkait untuk memudahkan warga Surabaya dalam mengurus segalam macam bentuk perizinan.

“Mal perizinan yang baru ini diperuntukkan bagi warga yang ingin mengurus segala macam pelayanan publik mulai dari pengurusan SKCK, SIM dan Surat Tanda Laporan Kehilangan di kepolisian, lalu pelayanan DJP Kanwil I Provinsi Jatim untuk mengurus membuat NPWP dan membayar pajak, pelayanan PDAM, pelayanan Kependudukan, seperti KTP, akta kelahiran, pindah datang, perizinan ketenagakerjaan dan perizinan perdagangan,” terang Risma.

Disampaikan wali kota, konsep dari pusat pelayanan perizinan terpadu ini, dipusatkan dalam satu tempat yaitu di Siola. Menurutnya, dengan adanya tambahan perizinan, maka pelayanan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) tersebut akan memberikan banyak kemanfaatan bagi warga Kota Pahlawan yang mengurus perizinan.

Diresmikan, Mal Pelayanan Publik Surabaya jadi Pilot Project Nasional

“Total ada 164 perijinan dari 21 OPD Pemerintah Kota Surabaya ada disini,” kata wali kota usai melaunching Pelayanan Perizinan Terpadu yang juga dihadiri Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol M.Iqbal, Direktur Utama PDAM Ir. Mujiaman, Kepala DJP Kanwil I Provinsi Jatim Syamsul Bhari, Kajari Tanjung Perak dan jajaran OPD terkait.

Dengan adanya pelayanan terpadu ini, lanjut dia, warga bisa lebih hemat waktu karena tidak perlu berpindah-pindah tempat ketika mengurus perizinan. “Semisal warga ingin mengurus paspor yang sudah mati, lalu ingin membayar pajak, mereka tinggal bergeser beberapa meter saja dan bisa menyelesaikan semuanya di satu tempat saja,” ujarnya.

Selain itu, Pemkot Surabaya juga sudah mengembangkan pelayanan berbasis mobile apps yang selaras dengan kemajuan teknologi, semisal untuk pengurusan SKRK, SIUP dan TDP, termasuk juga pengurusan akta kelahiran. Warga cukup menggunakan ponsel pintarnya untuk mengurus perizinan. “Kalau sudah gunakan mobile apps tidak perlu ke sini. Bisa ngurus dimanapun berada. Dan itu banyak manfaatnya, di antaranya bisa menghemat waktu dan tenaga,” imbuhnya.

Tak lupa, wali kota kelahiran Kediri ini mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Deputi Kemenpan yang gigih membantu dan mengkoordinasikan dengan pihak pemerintah pusat sehingga impian untuk meresmikan mal pelayanan publik di surabaya akhirnya dapat terwujud.

“Terima kasih, impian itu akhirnya dapat terwujud dan meskipun prosesnya belum sempurna tetapi kita usahakan untuk menjalankan fasilitas dan program ini dengan sebaik mungkin,” ungkap wali kota sarat akan prestasi itu.