Direksi KBS Buka Lelang Jabatan

Direksi KBS Buka Lelang Jabatan

Peliknya permasalahan yang membelit Kebun Binatang Surabaya (KBS) tak menyurutkan langkah Permkot Surabaya dan jajaran pengurus PD Taman Satwa untuk melakukan pembenahan. Terutama pada manajemen.

Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Fuad Hassan mengungkapkan, dalam waktu dekat akan melakukan restrukturisasi manajemen. Direksi KBS bakal melakukan internal recruitment  atau lelang jabatan di lingkungan Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS). “Yang direkrut nanti 29 orang untuk berbagai posisi. Mulai dari kepala departemen sampai kepala seksi,” ungkapnya.

Rencana restrukturisasi tersebut seharusnya dilaksanakan awal Januari lalu. Namun, peristiwa kematian Michael, singa Afrika koleksi KBS, membuat lelang jabatan itu sedikit tertunda. “Ini kan ibaratnya masih dalam suasana duka. Kemungkinan 16 Januari  mulai general assessment, 18 Januari tahap presentasi,” jelasnya.

Lelang jabatan yang digelar di antara 160 pegawai KBS tersebut diharapkan mampu membawa perubahan di tubuh manajemen. “Ini supaya KBS lebih berkembang, karena seorang pegawai dihargai berdasarkan keahlian dan beban pekerjaannya,” imbuhnya.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengakui masalah kebutuhan perbaikan manajemen di KBS. “Kan ada beberapa periode. Orang satu bawa temannya satu. Lalu ada satunya lagi, bawa temannya yang lain,” katanya.

Meskipun didominasi orang-orang lama, ia optimistis manajemen KBS bisa ditata lebih baik. Risma mengakui, pengelolaan yang dilakukan PD TS yang baru berjalan tujuh bulan itu belum maksimal. Karena masih terbentur sengketa yang diwariskan pengelola-pengelola sebelumnya. Maka pemkot memutuskan berpartner dengan Universitas Airlangga (Unair) untuk melakukan audit terhadap KBS.

“Nah, hasil audit tersebut yang akan dipakai untuk mengetahui mana yang bisa atau tidak bisa dilakukan. Dari situ pemkot punya gambaran untuk pembenahan KBS ini,” terangnya.

Agar terhindar dari kemungkinan polemik di kemudian hari, pemkot berencana membangun sejumlah sarana tanpa menyentuh aset yang bersengketa. Salah satu contohnya ialah pengolahan air bersih. “Nanti pemkot akan membangun tandon baru dan sama sekali tidak akan mengutak-atik tandon lama. Ini supaya benar di mata hukum,” ujar Risma.

Pihaknya pun mempertimbangkan ulang beberapa rencana pembangunan KBS karena tak ingin terbentur lahan yang tengah sengketa. “Dari hasil auditnya, saya melihat status. Ternyata bangunan di atasnya itu bukan (hak pemkot, Red). Sementara status satwanya milik negara,” ujarnya.

Risma pun lalu memikirkan bagaimana caranya menyejahterakan satwa tanpa mengutak-atik bangunan. “Mau tidak mau, planning-planning kemarin kita ubah. Ya sudah, kita bangun saja di parkiran kan itu kosong,” imbuhnya.

Bagi Risma, yang terpenting kelak KBS tetap menjadi tempat belajar siswa, penelitian, sekaligus rekreasi keluarga.(wh)