Dianggap Langgar Konvensi, PDI Perjuangan Tolak Revisi UU Pilkada

Dianggap Langgar Konvensi, PDI Perjuangan Tolak Revisi UU Pilkada
foto: tempo

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan secara resmi menolak  upaya revisi Undang-Undang Pilkada yang kini ramai diperbincangkan. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan  partainya tak menyepakati wacana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. “Tentu saja perubahan-perubahan terhadap peraturan perundang-undangan, itu sebaiknya tidak dilakukan dalam saat-saat ketika pilkada serentak itu sedang berjalan prosesnya,” katanya kepada wartawan usai pertemuan dengan Komisioner KPU di gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2015).

Menurut politisi PDIP ini, pelarangan revisi UU Pilkada pada saat proses pilkada itu sendiri sedang berlangsung sudah menjadi konvensi yang diberlakukan di seluruh dunia. Hal itu demi menjaga pilkada yang berlangsung dapat berlaku jujur dan adil bagi peserta pilkada. “Aturan umum dalam suatu konsensus yang ditandatangani di Brasil itu mengatakan perubahan terhadap aturan main tidak boleh dilakukan enam bulan sebelum pemilu itu berjalan,” ujarnya.

PDIP mengimbau kepada seluruh fraksi yang ada di DPR agar tidak melakukan revisi UU Pilkada sebab UU tersebut merupakan hal yang prinsipil dalam penyelenggaraan pilkada untuk menjaga kondusivitas. “Dan semua pihak bisa mempersiapkan pilkada dengan sebaik-baiknya. Karena pilkada ini momentum untuk rakyat untuk memilih pemimpinnya. Perubahan UU dalam waktu dekat hanya akan menciptakan ketidakpastian dan dalam indeks bagaimana kita menjaga stabilitas politik nasional,” pungkasnya. (bst)