Dapat PMN Rp 1 T, Pelindo III Fokus Pembenahan Infrastruktur

Dapat PMN Rp 1 T, Pelindo III Fokus Pembenahan Infrastruktur
foto: humas pelindo III

Kinerja PT Pelabuhan ‎Indonesia (Pelindo) III sebagai Badan Usaha Pelabuhan mendapat apresiasi dari pemerintah. Operator pelabuhan plat merah itu mendapat suntikan modal sebesar Rp 1 trilun, sebagai penyertaan modal negara (PMN) untuk program kerja 2016.

Alokasi biaya tersebut akan diprioritaskan untuk perbaikan infrastruktur guna meningkatkan pelayanan. Setidaknya ada tiga pos yang menjadi prioritas pelayanan, yakni public service, accessibility (aksesibilitas), dan peningkatan perdagangan.

“Untuk public service kita fokuskan untuk meningkatkan pelayanan di terminal penumpang, seperti di Kupang, Maumere (keduanya Nusa Tenggara Timur) , dan Lembar (Nusa Tenggara Barat),” ‎kata Kepala Humas Pelindo III, Edi Priyanto, Selasa (12/10/2015). Dia menambahkan alokasi biaya untuk perbaikan infrastruktur terminal ini dialokasikan sebesar Rp 153 miliar.

Perbaikan infrastruktur ini diharapkan bisa mendorong peningkatan pelayanan yang berimbang. Sebab, pelayanan terminal penumpang selama ini baru dilaksanakan di Pelabuhan Tanjung Perak saja. Sedangkan di daerah-daerah, juga butuh pelayanan maksimal, mengingat volume penumpang cukup besar.

Seperti di Pelabuhan Lembar, pelabuhan ini cukup banyak dikunjungi cruise dari berbagai negara. Sementara pelayanan untuk terminal penumpang masih sangat minim dibandingkan dengan di Tanjung Perak. Demikian juga dengan Kupang dan Maumere arus penumpang cukup tinggi ke berbagai jurusan.

“Terminal anyar ini tidak harus sama dengan di Tanjung Perak. Setidaknya pelayanannya bisa mirip, itu sudah baik “‎ lanjut Edi Priyanto saat dijumpai dalam acara sosialisasi lomba karya jurnalistik bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya.

Alokasi lain untuk PMN 2016 ini sebesar Rp 817 miliar untuk peningkatan perdagangan. Layanan ini juga hampir sama, yakni untuk perbaikan infrastruktur di pelabuhan. Pelindo III berharap dengan perbaikan infrastruktur ini bisa mendorong kinerja pelabuhan.

Sedangkan sisa alokasi biaya sebesar Rp 30 miliar untuk aksesibilitas yang keduanya juga untuk perbaikan pelayanan. “Terutama sisi darat atau jalan raya yang masih belum maksimal, dan butuh perbaikan, ” tutupnya. Salah satu landside (sisi darat) yang butuh perbaikan di Labuhan Bajo, Nusa Tenggara Timur yang kurang memadai. (wh)