Dana Kilang BBM Dialokasikan Rp 300 M

Dana Kilang BBM Dialokasikan Rp 300 MPemerintah mengalokasikan dana APBN 2014 untuk pembangunan kilang,  untuk mengolah minyak mentah menjadi BBM, sebesar Rp 300 miliar.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Mohammad Hidayat di Jakarta, mengatakan dana Rp 300 miliar tersebut akan digunakan untuk mengerjakan disain dasar (basic engineering design/BED) kilang yang direncanakan berkapasitas 300.000 barel per hari. “Kami akan lakukan tender BED pada Januari tahun depan,” ujarnya, Selasa (24/12/2013).

Kata dia, BED dilakukan setelah pekerjaan studi kelayakan (feasilibity study/FS) yang dilaksanakan dan dibiayai PT Pertamina (Persero) rampung Desember 2013.

Dengan demikian, lanjutnya, pembangunan kilang dengan dana APBN akan pertama kali dikucurkan mulai 2014.

“Rencana dana APBN sebesar Rp 250 miliar untuk kilang pada 2013 tidak jadi dan dialokasikan ke tahun depan,” katanya.

Menurut Hidayat, proses BED dijadwalkan selesai dalam waktu satu tahun. Pada 2015, Pemerintah akan melanjutkan tahapan disain rinci (front end engineering design/FEED) dan kajian lokasi kilang.

“Pekerjaan FEED ini diharapkan selesai satu tahun juga, sehingga pada 2016 atau awal 2017 sudah mulai konstruksi,” katanya.

Dia juga menjelaskan, tahap konstruksi atau “Engineering, Procurement, and Construction” (EPC) direncanakan selama empat tahun, sehingga pada 2021, kilang diharapkan sudah beroperasi (onstream).

Ia menambahkan, pada tahap EPC, pendanaan APBN akan memakai skema tahun jamak (multiyears). “EPC ini membutuhkan jaminan pendanaan sampai selesai, sehingga pakai `multiyears`. Kalau pekerjaan `engineering`, dananya bisa setahun-setahun,” katanya.

Terkait pasokan minyak mentah, menurut dia, pihaknya masih melakukan pembicaraan intensif dengan Irak.

“Tidak mudah dapatkan jaminan pasokan 300 ribu barel per hari,” ujarnya.

Sementara, untuk pembangunan kilang dengan skema kerja sama pemerintah dan swasta (KPS), Hidayat mengatakan, saat ini, pemerintah sedang mengkaji skema KPS yang paling tepat.

Kajian dilakukan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dan Bappenas dengan Kementerian ESDM sebagai narasumber.

“Dari kajian ini, pemerintah ingin mendapatkan skema KPS yang paling tepat di antaranya apakah tender dilakukan melalui penugasan BUMN atau dikerjakan pemerintah sendiri,” katanya.

Menurut dia, pembangunan kilang KPS akan dilakukan pada dua unit dengan masing-masing kapasitas 300.000 barel per hari. “Dengan demikian, kita akan miliki tiga kilang yakni satu dengan dana APBN dan dua skema KPS dalam beberapa tahun mendatang,” katanya.

Dalam skema KPS tersebut, investor termasuk Kuwait Petroleum Corporation dan Saudi Aramco akan diundang mengikuti tender pembangunan kilang. (ant/wh)