Dana Kapal Selam Jangan Diijon buat Pemenangan Pemilu

Dana Kapal Selam Jangan Diijon buat Pemenangan Pemilu

 

Dana Rp 2 triliun untuk pembangunan kapal selam dianggarkan pada April 2014 harus diawasi agar tidak diselewengkan untuk pemenangan pemilu. Pendiri Koalisi Netralitas TNI, Muradi, berharap pencairan dana berdekatan dengan Pemilu 2014 itu ditunda.

”Lebih besar mudarat daripada manfaatnya. Tidak ada jaminan dana tersebut tidak diijon atau dipinjam untuk kepentingan pemilu oleh pihak tertentu. Kalau pencairan dana ditunda setelah pemilu, akan membebaskan Kementerian Pertahanan dan TNI dari tudingan terkait penggunaan anggaran sebesar itu untuk pemenangan atau operasi terkait Pemilu 2014,” tutur Muradi.

Muradi mengingatkan, dalam derajat tertentu, pencairan anggaran untuk pembangunan kapal selam hasil kerja sama dengan Korea Selatan pada periode menjelang pemilu ini mengandung risiko penyimpangan penggunaan dana tersebut untuk mendukung kelompok atau figur tertentu.

”Berdasarkan pengalaman pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya, ditemukan ada langkah secara sistematis atau sporadis yang membuat TNI tidak netral,” kata Muradi.

Koalisi Netralitas TNI mendukung komitmen Panglima TNI agar profesional, salah satunya menjauhkan potensi penyelewengan yang dapat membuat lembaga Kementerian Pertahanan (Kemhan) atau TNI bersikap tidak netral.

Juru Bicara Kemhan Brigadir Jenderal (TNI) Sisriadi menegaskan, tidak mungkin anggaran proyek pembangunan kapal selam tersebut diselewengkan untuk pemenangan pemilu kelompok tertentu.

”Secara administratif melibatkan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Tidak mungkin Menteri Pertahanan menggunakan anggaran tanpa pengetahuan lembaga lain terkait,” kata Sisriadi.

Pemerintah dan Komisi I DPR menyepakati suntikan dana berupa penyertaan modal negara (PMN) untuk PT PAL ini total sebesar 250 juta dollar AS. Dana itu dianggarkan lewat APBN-Perubahan 2014 dan akan dicairkan secara bertahap. Skema PMN dimulai sebesar 188 juta dollar AS atau sekitar Rp 2 triliun. Wakil Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro mengatakan, PMN akan dimasukkan pada April 2014.

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan di Bali menegaskan, pencairan dana untuk proyek kapal selam baru akan dilakukan pada Oktober 2014.

Direktur Program Imparsial Al Araf secara terpisah menyatakan, pembangunan armada Angkatan Laut, termasuk kapal selam, sesuai karakter Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Itu sejalan dengan rencana strategi dan kebijakan pembangunan postur pertahanan. (kps/bh)