Dana Haram untuk CSR?

Dana Haram untuk CSR?

 

Rupanya kaitan korupsi dengan CSR ini juga menjadi perhatian di Amerika Serikat. Awal Maret ini, Harry G. Broadman, seorang konsultan strategi bisnis global, menyoroti inisiatif CSR yang dilakukan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang bergerak di bidang industri ekstraktif sumber daya alam.

Dalam kolomnya yang dimuat forbes.com Broadman menuding, US SEC (Securities and Exchange Commission – Komisi Pengawas Sekuritas dan Pasar Modal AS), berupaya untuk menutup mata terhadap kelakukan perusahaan tambang dalam menjalankan aktivitas CSR di negara berkembang. Dasarnya, baru-baru ini lembaga pengawas korporasi ini mengusulkan aturan baru yang secara eksplisit mengizinkan industri ektraksif sumber daya alam untuk tidak mempublikasi dana yang dikeluarkan untuk CSR di negara berkembang.

Usulan ini adalah paradoks, mengingat SEC sebelumnya sering menerapkan UU Anti Korupsi bagi perusahaan-perusaan AS yang beroperasi di luar negeri (Foreign Corrupt Practices Act- FCPA), untuk mengawasi program CSR. Penerapan UU tersebut dilakukan lantaran program CSR tak jarang dipakai untuk “melayani keinginan” pejabat negara berkembang. Padahal, layanan dalam bentuk bantuan itu dapat dibilang sebagai sogokan kepada pejabat setempat, untuk memenangkan persaingan bisnis dengan korporasi lain.

Broadman lantas mencontohkan penyeledikan SEC terhadap Hyperdynamics Corporation. Penyelidikan fokus terhadap apakah aktivitas perusahaan ini untuk mendapatkan konsesi tambang di Guyana, Afrika. SEC mencurigai, konsesi didapat setelah Hyperdynamics mengucurkan bantuan ke sebuah organisasi setempat. Tahun lalu, Hyperdynamics terkena penalty dan membayar US$12 juta atau lebih dari Rp140 miliar.

Broadman mencatat, bahwa aktivitas CSR yang berbau korupsi tak hanya monopoli perusahaan yang bergerak di sektor industri ekstraktif. Dalam tahun-tahun belakangan ini SEC mengumumkan adanya kemungkinan pelanggaran UU Antikorupsi yang berkaitan dengan CSR. Perusahaan tersebut antara lain ADM (agribisnis), Stryker Corp. (produk health care), Eli Lilly (produk health care), Schering-Plough (produk health care), Titan (teknologi pertahanan), Alstom (infrastruktur), and Louis Berger (infrasktur).

Bagaimana dengan Indonesia? Lembaga yang khusus mengawasi dana CSR yang berasal dari korupsi memang belum ada. Hanya saja, Indonesia tentu dapat memaksimalkan peran PPATK. Dengan penindakan dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan KPK.

Namun, jika usulan SEC untuk membolehkan perusahaan tidak membuka dana CSR yang mereka kuncurkan, tentu punya pengaruh besar terhadap aktivitas perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi di Indonesia. Jika usulan tersebut diterima, langkah untuk membuat dana CSR yang dikucurkan Indonesia lebih transparan akan kian menemui kendala.

Patut diingat, tak jarang korupsi perusahaan Amerika Serikat tak terungkap di ranah hukum Indonesia, melainkan di Amerika Serikat karena ketatnya penerapan FCPA. Usulan SEC ini juga bisa jadi preseden negara lain, termasuk Indonesia, untuk tidak mempermasalahkan transparansi dana CSR. Semoga saja, otoritas Amerika Serikat menolak usulan SEC. (*)

*Senior Editor enciety.co