Daerah Penghasil Migas Diminta Manfaatkan Forum Rekonsiliasi Lifting

 

Daerah Penghasil Migas Diminta Manfaatkan Forum Rekonsiliasi Lifting

Pemerintah memastikan proses penentuan lifting migas dan penetapan bagi hasil migas bagi daerah penghasil sudah dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebanyak 70 daerah penghasil migas di seluruh Indonesia bahkan selalu diundang 3 bulan sekali dalam rapat rekonsiliasi lifting dan dana bagi hasil.

“Pemerintah daerah silakan memanfaatkan forum rekonsiliasi lifting di kementerian ESDM secara maksimal. Silakan bertanya sampai puas jika ada yang belum dimengerti,” kata Kepala SKK Migas Jabamanusa Arief Sukma Widjaja menjelaskan hasil rapat berkala kehumasan yang digekar SKK Migas Jabamanusa, Senin.

Arief mengakui ada beberapa daerah penghasil migas yang mempersoalkan mengapa dana bagi hasil migas yang diterimanya turun di banding tahun sebelumnya. Menurut Arief, penerimaan dana bagi hasil memang akan selalu flutuatif bergantung naik turunnya produksi dan harga jual migas.

“Detail paramater perhitungan lifting sebenarnya sudah jelas. Misalnya, kalau produksi migasnya turun, pasti dana bagi hasilnya juga turun. Apalagi jika harga jual minyaknya juga turun,” jelas Arief Sukma Widaja.

Kasubdit Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Supriadi Sinaga menambahkan, bukan hanya pemerintah daerah yang membutuhkan akurasi perhitungan lifting, pemerintah pusat pun punya kepentingan yang sama.

“Pemerintah daerah tidak sendirian, pemerintah pusat pun punya kepentingan agar perhitungan lifting akurat. Itulah mengapa ada proses rekonsiliasi lifting dan dana bagi hasil tiap tiga bulan sekali. Karena itulah kami ikut memastikan perhitungan lifting itu sudah benar,” katanya.

Di pihak lain, Sekretaris SKK Migas Gde Pradnyana mengharapkan daerah penghasil migas menyadari industri migas bersifat ekstratif, punya batas umur. Karena itu, dana bagi hasil dari industri migas haruslah bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang.

“Contohlah Bali. Bali itu tidak punya industri migas, tapi ekonomi di Bali baik-baik saja. Karena itu jangan hanya berfikir tentang berapa banyak dana bagi hasil tahun ini, tetapi dana bagi hasil itu akan dimanfaatkan untuk apa agar bisa menyejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat di daerah produksi,” ucap Gde. (wh)