Daerah Harus Komitmen Pembangunan Infrastruktur Perhubungan Darat

 

Daerah Harus Komitmen Pembangunan Infrastruktur Perhubungan Darat

Capaian pembangunan sub sektor perhubungan darat dalam kurun waktu 2009-2014 untuk kegiatan-kegiatan strategis telah mampu memberikan kontribusi terhadap pergerakan penumpang dan barang yang lebih baik. Kendati sampai sekarang masih perlu upaya-upaya peningkatan pelayanan.

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Suroyo Alimoeso saat membuka Rakornis Perhubungan Darat 2014 di Hotel Royal Ambarukmo Jogjakarta, Rabu (15/10/2014), mengatakan, capaian infrastruktur perhubungan darat dimaksud antara lain:  Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan nasional tersebar di 33 provinsi; Pembangunan terminal sebanyak 17 lokasi tersebar di 13 provinsi; Peningkatan/rehabilitasi terminal sebanyak 8 lokasi tersebar di 7 propinsi;  Subsidi operasional keperintisan angkutan jalan sebanyak 208 trayek di 28 Propinsi untuk 559 bus; Subsidi operasional keperintisan angkutan penyeberangan sebanyak 177 trayek;  Implementasi tehnologi lalu lintas dengan metode ATCS di 14 Kota; Pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan (BRT) di 18 kota;

Pembangunan Dermaga penyeberangan di 90 lokasi, tersebar di 33 propinsi; Pembangunan Dermaga Sungai di 48 lokasi, tersebar di 13 propinsi: serta Pembangunan Dermaga Danau di 9 lokasi dan tersebar di 5 provinsi

Hasil-hasil pembangunan infrastruktur perhubungan darat yang telah terbangun sampai saat ini sangat membutuhkan komitmen, konsitensi dan sinergisitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam implementasinya, salah satunya diawali dengan kejelasan status aset terbangun dan manajemen pemeliharaannya.

“Dua hal ini terkadang menjadi salah satu kendala dalam tahapan pelaksanaan selanjutnya,” kata Suroyo.

Dihadapan pada Kadishub Propinsi, Kabupaten dan Kotyamadya, Suroyo juga menyampaikan isu-isu strategis saat ini, meliputi peningkatan keselamatan transportasi darat, upaya peningkatan kondisi sarana dan prasarana serta penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), peningkatan pelayanan angkutan umum di perkotaan, konsumsi energi sektor transportasi dan penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan adalah sebagian dari sejumlah isu yang selama ini menjadi perhatian kita bersama untuk segera ditindaklanjuti.

Untuk menjamin keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah ditetapkan Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNKLLAJ) yang meliputi: penyusunan program nasional kegiatan LLAJ, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan LLAJ, dan Manajemen Keselamatan LLAJ.

Oleh karena itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, Rencana Umum Nasional Keselamatan LLAJ perlu mendapat perhatian dari seluruh peserta Rakornis untuk melihat secara perspektif terhadap hal-hal yang secara bersama-sama perlu untuk dipersiapkan dan dilakukan dalam rangka mendukung peningkatan keselamatan jalan.

Manajemen penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan yang terdiri dari penyelenggaraan terminal, pengujian kendaraan bermotor dan jembatan timbang kondisi saat ini dihadapkan pada tantangan dan permasalahan yang sangat kompleks serta dinamis, sehingga diperlukan ide-ide yang inovatif dan konstruktif dalam pencapaian target-target serta sasaran impelementasinya. (wh)