CT : Haram Bangun Infrastruktur untuk Orang Kaya

CT : Haram Bangun Infrastruktur untuk Orang Kaya
Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Supriori, Papua.

Pemerintah hanya akan membangun infrastruktur dengan dana APBN jika hal itu terkait dengan kepentingan masyarakat banyak. Jika sifatnya untuk orang-orang kaya, maka sebaiknya menggunakan dana komersial.

‘’Haram hukumnya membangun infrastruktur untuk orang kaya, tapi menggunakan dana APBN. Karena pembanguan infrastruktur kan tak selalu harus mengandalkan APBN, tapi bisa bekerjasama dengan swasta melalui skema public private partnership atau BUMN,’’ kata Menko Perekonomian Chariul Tanjung ketika meresmikan Center for Sustainable Infrastructure Development (CSID) di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Selasa (9/9/2014).

CT, demikian Menko Perekonomian ini biasa disapa, menjelaskan, pembangunan infrastuktur itu tidak selalu identik dengan penggunakan dana APBN. Dana APBN itu hanya boleh digunakan untuk membangun infrastruktur yang kegunaannya untuk rakyat miskin. Hal ini selalu ditegaskannya dalam rapat kabinet.

“Dalam rapat menteri, saya bilang dana APBN hanya boleh bangun infrastruktur untuk orang miskin. Orang kaya nggak perlu pakai APBN, karena dia bisa membiayainya sendiri,’’ kata CT yang didampingi Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono.

Pemerintah memang sedang gencar-gencanya membangun infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan jalan tol yang secara ekonomi sangat layak atau feasible tidak perlu menggunakan dana APBN, karena peruntukannya sebagian besar untuk orang mampu.

Dana APBN sebaiknya digunakan untuk pembangunan dermaga atau pelabuhan perintis di pulau-pulau terpencil, sehingga kapal bisa merapat ke pulau tersebut untuk menaik dan menurunkan orang atau barang, yang pada akhirnya memberikan efek pemerataan pembanguan di daerah-daerah yang selama ini tidak tersentuh pembangunan.

Contoh lain adalah membangun pembangkit listrik di daerah pedalaman atau pengadaan air bersih di daerah gersang dan tandus. Infrastruktur ini lebih banyak dibutuhkan oleh masyarakat miskin.

Untuk itu CT berharap Pusat Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan (Center for Sustainable Infrastructur Development-CSID) untuk melakukan kajian dalam pembangunan infrastruktur yang sifatnya untuk kepentingan masyarakat banyak khususnya masyarakat miskin.

Bambang Susantono yang juga Ketua Dewan Eksekutif CSID mengatakan,CSID akan berpartisipasi untuk melakukan penelitian infrastruktur di bidang mobilitas, energi, manajemen keuangan dan pengelolaan aset, serta pengelolaan air. CSID memiliki 37 peneliti senior dan 257 peneliti muda.

Dalam kegiatannya CSID akan bekerjasama dengan pemerintah untuk memberikan usulan mengenai pembangunan infrastruktur di Indonesia. CSID juga bisa sebagai think tank, penyemai pemikiran yang timbul. Lalu supporting pada dunia usaha dan pemerintah. (wh)