Cegah Pemalsuan, DPPK Surabaya Gandeng PPAT

Cegah Pemalsuan, DPPK Surabaya Gandeng PPAT

Dinas Pengelola Pendapatan dan Keuangan (DPPK) Surabaya melakukan kerjasama dengan ikatan notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Surabaya.

Kerja sama ini bertujuan untuk membuat jaringan teknologi informasi (TI) agar pembayaran akta jual beli bisa diverifikasi melalui online. Dalam hal ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan mendapatkan fasilitas TI untuk transaksi pengurusan akta jual beli dengan pemohon dari PPAT.

Kepala DPPK Surabaya Yusron Sumartono mengatakan kerjasama tersebut untuk mengecilkan tindakan pemalsuan pembayaran pajak untuk akta jual beli di Surabaya.

“Kami bekerjasama dengan PPAT agar tidak ada lagi masyarakat yang curang untuk membayar pajak,” tegas Yusron Sumartono kepada wartawan.

Menurutnya, modus yang kerap terjadi adalah banyak orang yang memalsukan setoran pembayaran pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) melalui bank.

Sebagaimana diketahui, ketika ada pemohon meminta akta jual beli maka kewajiban PPAT untuk membuatkan akte. Dan biasanya sebelum notaris tanda tangan, biasanya pihak DPPK meminta bukti pembayaran pajak di bank.

Kejahatan itu baru diketahui saat pengurusan ke BPN. Sebab sebelum proses selesai, BPN selalu melakukan verifikasi ke pemkot. Baru diketahui bahwa pembayaran dan bukti setoran ternyata fiktif.

“Tentu saja bisa merugikan pemkot dan juga pihak lain kan. Kami tidak ingin ini terjadi lagi. Sehingga dalam verifikasi itu bisa dilihat, kalau pembayaran sudah beres, maka notaris akan bisa langsung tanda tangan akte. Sedangkan jika belum maka tidak boleh ditandatangani,” jelasnya. (wh)