Buntut Penertiban, Jumlah Minimarket Ilegal di Surabaya Turun

Buntut Penertiban, Jumlah Minimarket Ilegal di Surabaya Turun
Aparat Satpol PP Surabaya menertibkan ratusan minimarket illegal yang tak mengantongi berbagai perizinan.

Pemkot Surabaya kian tegas dalam menindak ratusan minimarket ilegal yang tak mengantongi izin. Buktinya, sejak diberlakukan penindakan peringatan keras dan pemberian stempel pelanggaran, jumlah minimarket yang tak mengantongi izin semakin menurun.

Dibeberkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya, Irvan Widyanto, sejauh ini sebanyak 116 minimarket telah mengurus berbagai kekurangan perizinan setelah diberi surat peringatan. Jumlah ini memang belum mencapai 50 persen minimarket yang tak berizin dengan total 512 minimarket.

“Sekarang ini data ter-update dari Tim kami dan dari SKPD terkait tersisa 396 minimarket yang belum mengantongi izin. Sebagian lainnya sudah mengantongi izin,” ungkapnya kepada wartawan saat ditemui di Gedung DPRD Surabaya, Selasa (24/3/2015).

Awalnya, kata Irvan, jumlah minimarket yang tak berizin mencapai 512 unit dari total 667 minimarket yang ada di Surabaya. Selang beberapa hari setelah peringatan dikeluarkan, 3 minimarket kemudian mengurus perizinan. lalu disusul lainnya dan kini tinggal 396 minimarket lagi.

“Awalnya 512, lalu 508 minimarket, kemudian 404 dan sekarang laporan update dari proses verifikasi ada 396 minimarket yang kita beri surat peringatan ketiga atau terakhir,” tegasnya.

Sebagain minimarket yang belum mengantongi izin nanti akan diberi peringatan ketiga. Ini adalah langkah final sebelum pihaknya melakukan penyegelan operasional. “Jika peringatan ketiga tetap tak diindahkan maka kami akan tutup operasional mereka seperti yang kami lakukan pada salah satu minimarket beberapa waktu yang lalu,” imbuhnya.

Sementara itu, ketegasan Pemkot Surabaya mengendalikan menjamurnya minimarket di Kota Pahlawan ini diapresiasi Komisi C DPRD Surabaya. Menurut dewan, tindakan yang dilakukan Satpol PP telah menghidupkan kembali aktivitas ekonomi pedagang kelontong dan toko tradisional.

“Masyarakat saat mendengar ada penutupan minimarket, mereka sangat senang sekali apalagi warung-warung atau toko tradisional yang selama ini terinjak karena keberadaan minimarket yang ternyata tak mempunyai izin selama ini. Cuma jangan sampai ada tebang pilih,” ujar Ketua Komisi C DPRD Surabaya Saifudin Zuhri. (wh)