BUMD Jatim Merugi Dikembalikan ke Core Business

BUMD Jatim Merugi Dikembalikan ke Core Business

 

 

DPRD Jawa Timur mendesak agar Pemprov bertindak tegas.  Terutama pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kinerjanya kurang baik alias merugi. Ketua Komisi C DPRD Jatim, Thoriqul Haq menilai langkah itu wajib dilaksanakan agar jangan sampai membebani Pemprov Jatim.

 

Dikatakannya, saat ini 12 BUMD milik Pemprov Jatim. Dari jumlah itu, setidaknya ada 3 BUMD yang kurang sehat kinerjanya. Pertama, PT Jatim Invesment Management (JIM). Alasannya, perusahaan itu sudah tak sesuai dengan core business, yakni di bidang investasi melalui pasar saham dan valas.

 

Untuk menutupi kerugian, PT JIM sekarang ini menekuni usaha bidang penyewaan tangki timbun yang ada di kawasan Pelabuhan Gresik melalui anak perusahaan bernama PT Petrobas.

 

“Komisi C merekomendasikan supaya PT JIM dibubarkan dan diganti nama sesuai dengan core business yang berjalan serta lebih menguntungkan. Tapi struktur manajemen perusahaannya tetap, namun juga perubahan itu tentunya juga harus dibarengi dengan pencabutan dan pembuatan Perda baru,” paparnya.

 

Kedua, PT Jatim Marga Utama (JMU) yang bergerak di bidang investasi dan operator jalan tol juga tak ada progress. Pasalnya, pembangunan Tol Surabaya-Mojokerto yang menjadi bidikan PT JMU hingga sekarang belum rampung. “Progress baru ada setelah pembangunan Tol Sumo selesai dan dioperasikan,” ujarnya.

 

Ketiga, yaitu PT Jatim Graha Utama (JGU) yang bergerak di bidang usaha perumahan. Sebenarnya perusahaan plat merah ini kinerjanya cukup bagus. Namun semenjak diberi tanggungjawab mengelola Pasar Induk Agrobis (Puspa Agro) sehingga manajemen perusahaannya agak melenceng dari core business dan menjadi kurang sehat.

 

“Untuk menyehatkan kembali PT JGU, Komisi C merekomendasikan supaya Puspa Agro pengelolaannya dipisah atau menjadi anak perusahaan dari PT JGU,” tegas Thoriqul Haq politisi asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jatim.

 

Thoriqul Haq yang juga menjabat sebagai sekertaris PKB Jatim ini, menambahkan Puspa Agro di Jemundo Sidoarjo saat ini sulit berkembang sesuai dengan harapan disebabkan masih banyak kendala yang belum dapat dicarikan solusi.

 

Misalnya, jalan akses menuju Puspa Agro belum jelas kapan bisa dilebarkan. Bahkan status tanah Puspa Agro hingga sekarang masih menjadi polemik sehingga investor tak berani menanamkan investasi untuk melengkapi fasiltas cold storage, pergudangan hingga balai karantina.

 

“Kami berharap Puspa Agro bisa difungsikan sebagai pasar tradisional atau menjadi pengganti pasar Keputran Surabaya supaya dikenal masyarakat luas. Nanti kalau kendala sudah bisa diatasi baru disesuaikan dengan tujuan awal,” ujarnya. (ram)