Bu Endang pun Terisak karena Dipersulit Urus KTP

Bu Endang pun Terisak karena Dipersulit Urus KTP
Endang Tri Wahyuni (kanan) menangis terharu saat diberi sejumlah uang oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, untuk mengurus KTP dan SKM, Selasa (4/3/2014)

 

Pemkot Surabaya berinisiatif memberi kemudahan bagi warga miskin pemegang kartu Jamkesmas yang ingin mendaftar BPJS. Namun, tak semua warga mendapatkan kemudahan tersebut.

Adalah Endang Tri Wahyuni (47), yang merasakan rumitnya mendapatkan teken untuk memperpanjang KTP-nya dan mengurus Surat Keterangan Miskin (SKM). Dua syarat itu mutlak dibutuhkan bila ingin mendaftar BPJS jalur Jamskesmas.

Itu terungkap saat Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, melakukan inspeksi mendadak (sidak) pendaftaran BPJS di Balai Kota, Selasa (4/3/2014). Kala itu, Endang menduduki kursi pendaftaran di depan Risma.

“Mana Bu, KTP-nya? Sudah difotokopi?” tanya perempuan nomor satu di Surabaya itu.

Endang lantas tampak kalut ketika ditanya soal KTP dan SKM. “KTP saya mati, bu. Pas mau mengurus sama pak RT disuruh bayar Rp 125 ribu buat bayar iuran. KTP itu mati sudah lama soalnya sering pindah-pindah kontrakan. Tapi saya asli Surabaya,” kesahnya sambil terisak.

Dengan wajah agak masam, Risma menanyai alamat Endang. “Ibu masuk kelurahan mana? RT berapa, RW berapa?” cecarnya. Endang menyebut, ia warga RT 7/RW 1 Kelurahan Gubeng. Setelah memanggil ajudannya, Risma memberi sejumlah uang. “Ini bu, uang buat bayar iurannya,” ucap Risma cepat.

Melihat Risma mengeluarkan beberapa lembar uang seratusan ribu rupiah, tangis Endang pecah. Diraihnya tangan Risma, berkali-kali mengucapkan terima kasih.

Ngomong nang Pak RT-ne, nek iki dike’i bu wali. Cik gak wani, ndang diurus (Bilang ke pak RT-nya, kalau uang ini diberi bu wali kota. Biar tidak berani, segera diurus),” tambah Risma serius. Risma berkata, seharusnya Endang tak ditarik sepeser pun saat mengurus SKM.

Ditemui usai sidak, Risma berkisah ide layanan pendaftaran BPJS di Balai kota tersebut berawal dari program pelayanan terpadu. Di lapangan, ia menjumpai kasus penolakan pelayanan kesehatan.

“Ternyata masih ada kasus warga punya kartu Jamkesmas tidak bisa dilayani. Padahal saya sudah minta front desk puskesmas itu agar terima saja pasien Jamkesmas,” ceritanya.

Untuk itu, dengan adanya pelayanan di Balai Kota tersebut, warga tak mampu tak perlu mengeluarkan biaya iuran. “Nanti maksudnya biar pemerintah yang nge-klaimkan ke BPJS. Itu kan, memberatkan warga kalau masih disuruh mengurus dulu ke BPJS,” ujar Risma.

Sejak Sabtu (1/3/2014) hingga Selasa (4/3/2014), warga Surabaya diberi kesempatan untuk mendaftar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Balai Kota Surabaya. Sampai hari keempat pendaftaran, diperkirakan 6.000 warga telah mendaftar.(wh)