Brunei Tetapkan Syariah, Pemuja HAM Kelabakan

 

Brunei Tetapkan Syariah, Pemuja HAM Kelabakan

Keputusan Kesultanan Brunei Darussalam memberlakukan hukum Syariah sejak , Kamis 1 Mei 2014 membuat para pegiat HAM dunia kelabakan. Meski di dalam  negeri tak ada gejolak atas penerapan hukum ini, namun di dunia luar,  protes dan aksi boikot disuarakan membayangkan kengerian pelaksanaan hukum ini.

Diberitakan Reuters, beberapa selebriti di Amerika Serikat seperti Ellen DeGeneres, Sharon Osbourne atau aktor Inggris Stephen Fry, menyerukan boikot terhadap jaringan hotel milik Kesultanan Brunei di luar negeri. Seruan boikot serupa sebelumnya pernah dilakukan aktivis HAM dan kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transeksual) di AS.

Kesultanan Brunei memiliki perusahaan Dorchester Collection yang mengoperasikan beberapa hotel, di antaranya adalah Beverly Hills Hotel dan Hotel Bel-Air.

Protes serupa juga disampaikan Komisi HAM PBB yang mengatakan bahwa hukuman rajam dan potong tangan adalah hukuman kejam dan tidak manusiawi.

Reuters menuliskan, hukuman ini juga akan membuat para pekerja Barat di sektor minyak Brunei maupun etnis Tionghoa di Brunei dan 30.000 penganut Katolik Roma di negara itu waswas. Di Brunei 20 persen warganya adalah non-Muslim, terbanyak adalah Buddha dan Kristen.

Namun pemerintah Brunei mengatakan bahwa hukuman Syariah tidak semengerikan yang banyak orang kira. Hukuman ini sangat ketat penerapannya. Artinya, tidak bisa serta merta seseorang dirajam atau dipotong tangannya.

Hayati Salleh, salah seorang jaksa penuntut di Brunei, mengatakan bahwa perlu pembuktian yang luar biasa ketat dalam hukum Syariah. Hukuman ini tidak bisa dilakukan jika bukti yang ada tidak cukup.

Seperti misalnya hukum rajam bagi pezina. Hukuman ini hanya berlaku bagi mereka yang sudah menikah, yang belum menikah dicambuk 100 kali.

Selain itu, harus dihadirkan bukti empat orang saksi laki-laki yang menyaksikan adegan perzinahan itu dengan gamblang. Dengan persyaratan ini, rajam tidak bisa dilakukan begitu saja.

“Sangat penting jika kita dan komunitas internasional tidak hanya fokus pada hukumannya saja, tapi juga fokus pada proses mengumpulkan bukti, yang sangat rumit dan ketat,” kata Hayati, dikutip dari Sydney Morning Herald.

Pembuktian yang ketat juga berlaku untuk hukum potong tangan bagi pencuri. Hukuman ini hanya akan diberlakukan bagi mereka yang mencuri barang senilai atau lebih dari seperempat dinar (4,25 gram emas). Kurang dari itu adalah penjara.

Ulama senior di Brunei, Awang Abdul Aziz membantah jika hukuman Syariah akan berujung pada sikap ekstrem, kekejaman atau penghakiman terhadap beberapa pihak. “Hukuman pemotongan tangan, cambuk atau rajam tidak bisa sembarangan. Ada kondisi-kondisi tertentu dan metode ini sangat adil,” kata Awang. (rpb/ram)