BRTI Minta Pemerintah Batasi Pelaku Usaha Telekomunikasi

BRTI Minta Pemerintah Batasi Pelaku Usaha Telekomunikasi
Komisioner BRTI Nonot Harsono (dua dari kiri) menjadi narasumber Diskusi Peran ICT dalam Infrastruktur Ekonomi dengan Zero Budet APBN di Kampus ITS, Surabaya, Selasa (9/9/2014). guterres/enciety.co

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mendesak agar pemerintah membuat regulasi yang membatasi jumlah pelaku usaha telekomunikasi di suatu wilayah. Ini mengingat infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) nasional saat ini belum merata.

Komisioner BRTI Nonot Harsono mengatakan, selama ini  pembangunan infrastruktur teknologi nasional dibangun sendiri oleh pihak swasta dan BUMN tetapi kurang terarah dan belum optimal, serta belum adanya strategi pentahapan pembangunan jejaring teknologi untuk dunia usaha, pemerintahan dan wilayah tertinggal di Indonesia.

“Belum ada road map yang jelas, akibatnya terjadi over supply infrastruktur, sedangkan wilayah lainnya under supply, jadinya jaringan internet tidak merata bahkan tidak tersedia,” ujarnya Nonot Harsono, usai mengisi acara Diskusi Peran ICT dalam Infrastruktur Ekonomi dengan Zero Budet APBN di Kampus ITS, Surabaya, Selasa (9/9/2014).

Nonot mencontohkan, di Pulau Jawa terpasang banyak jaringan kabel fiber optik dari beberapa investor telekomunikasi. Padahal utilitas dari satu jaringan kabel fiber optik saja bisa dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan TIK satu wilayah tersebut.

“Akibatnya terjadi perang tarif antar operator yang berlebihan, lalu terjadi kerugian yang akhirnya tidak bisa mengembangkan jaringan lagi. Kini saatnya pemerintah memberikan regulasi bagi pelaku usaha untuk melindungi investasi,” katanya.

Selain itu, lanjut Nonot, pemerintah juga perlu memberikan insentif bagi pelaku usaha telekomunikasi yang hendak berinvestasi di daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan kabel fiber optik. Insentif tersebut bisa berupa pengurangan biaya perizinan di daerah-daerah, juga penggalian tanah saat memasang kabel fiber optik yang sering kali ada pungutan-pungutan uang.

“Realistis saja, anggaran di Indonesia itu defisit. Jadi pemerintah sudah bisa zero APBN dalam membangun jaringan telekomunikasi tapi juga harus meringankan investasinya,” imbuhnya.

Apalagi, lanjutnya, pemerintahan baru era Joko Widodo dan Jusuf Kalla sering menyatakan ingin membangun pelayanan publik dan sistem pemerintahan berbasis TIK seperti e-goverment, e-budgeting, e-procurement dan e-edukasi.

“Tanpa infrastruktur kuat dan tersedia di seluruh wilayah Indonesia, tidak mungkin dibangun e-system yang diharapkan,” ujar Nonot.

Adapun selain Pulau Jawa, wilayah lain yang sudah memiliki jaringan kabel fiber optik secara menyeluruh yakni Sumatra, sedangkan yang belum terjangkau TIK yakni Kalimantan dan Sulawesi. (wh)