BPS: Pengelolaan Tinja Secara Terpusat Baru 3 Persen

BPS: Pengelolaan Tinja Secara Terpusat Baru 3 Persen

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, pencapaian akses pelayanan sanitasi di Indonesia pada tahun 2014 baru mencapai 61,04%. Dari angka itu kurang dari 3% sudah terlayani dengan sistem terpusat (perpipaan), dan sebagian besar menggunakan sistem setempat (tangki septik).

Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rina Agustin Indriani, Kamis (13/8) mengatakan, saat ini sebagian masyarakat masih belum memiliki tangki septik yang memenuhi syarat.

“Jika berbicara tentang kepemilikan tangki septik, tentu saja kita mengharapkan semua tangki septik yang dimiliki masyarakat telah memenuhi standar yang berlaku, yaitu tangki septik yang tidak merembes dan mencemari lingkungan sekitarnya,” katanya.

Hingga saat ini, sebanyak 155 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) telah terbangun dan kurang dari 10% beroperasi secara optimal. Sebagian besar IPLT memiliki kapasitas yang tidak sesuai dengan kebutuhan, atau dengan kata lain pasokan lumpur tinja yang masuk ke IPLT sangat minim. Di sisi lain, terbatasnya kapasitas institusi pengelola, minimnya regulasi, dan masih kurangnya pelibatan sektor swasta dan masyarakat menyebabkan IPLT tidak dapat dioperasikan secara optimal.

Dikatakannya, salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja adalah dengan penyedotan lumpur tinja secara berkala. Sistem layanan lumpur tinja terjadwal (LLTT) merupakan upaya terpadu dalam mengoptimalkan pengelolaan lumpur tinja dimulai dari penyedotan lumpur tinja, pengangkutan, pengolahan, dan pemanfaatan kembali atau pembuangan.

Penerapan LLTT ini tidak hanya membutuhkan operator, namun juga dukungan peraturan yang memadai, kelembagaan yang menaungi, komitmen pemerintah daerah, serta peran aktif masyarakat dan swasta untuk mendukung keberlanjutan sistem itu sendiri. Karena keberlanjutan pengelolaan lumpur tinja akan memberikan efek yang signifikan, tidak hanya pada fasilitas infrastruktur IPLT yang telah terbangun, namun juga pada kondisi kualitas air di sekitar kita.

Koordinator Kampanye Media IUWASH, Musyafarani menambahkan, rencananya, pemerintah menetapkan tujuh kota yang menjadi pilot project untuk menerapkan SLLTT ini. Tujuh kota itu adalah Solo (Jawa Tengah), Makassar (Sulawesi Selatan), Bogor dan Depok (Jawa Barat), Balikpapan (Kalimantan Tengah), Tabanan (Bali), dan Jakarta. Namun dari ketujuhnya, Makassar menjadi yang pertama lebih dulu melakukan uji coba SLLTT ini dengan baik.

Data dari Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2013 menunjukkan 75 persen sungai dan air tanah di Indonesia tercemar berat limbah domestik. Program LLTT ini, dinilai bisa meminimalisasi pencemaran coli dari tinja yang terbuang ke sungai. Program ini juga akan mendorong warga untuk memperbaiki septic tank yang rusak agar tidak mencemari air tanah.

Program SLLTT menyediakan layanan penyedotan tangki limbah domestik (septic tank) secara berkala, yakni sekali dalam dua tahun, dengan biaya yang dicicil warga setiap bulan sangat terjangkau. Kebanyakan septic tank rumah tangga berpotensi mencemari air tanah karena melebihi masa waktu ideal penyedotan, yakni sekali dalam 2-3 tahun. Akibat hal itu, limbah domestik merembes ke dalam tanah, dan berpotensi mencemari pasokan air tanah warga. Hal ini berpotensi mengancam kesehatan warga yang masih menggunakan sumur sebagai sumber kebutuhan air bersih. (wh)