BPKN Bahas Keamanan Aplikasi e-Peken

BPKN Bahas Keamanan Aplikasi e-Peken

FGD terkait e-commerce di Ruang Sekda Kota Surabaya. foto: ist

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) bersama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan (Dinkopdag), berdiskusi bersama membahas kebutuhan konsumen terhadap keamanan dan kenyamanan sistem e-commerce (belanja online) di Kota Surabaya. Hadir pula perwakilan dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Dalam forum diskusi tersebut, Anggota Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN RI Megawati Simanjuntak bersama Sekretaris Dinkopdag Surabaya Moch Awaludin Arief membahas banyak hal. Salah satunya, keamanan dan perlindungan pada aplikasi atau website belanja online e-Peken milik Pemerintah Kota Surabaya.

Megawati mengapresiasi langkah pemkot menyejahterakan pelaku UMKM dengan memfasilitasi e-Commerce berskala lokal.

“Karena selama kami melakukan kajian dan validasi di kota lain, e-Commerce seperti e-Peken ini belum ada,” kata Megawati, seusai menggelar diskusi di Ruang Rapat Sekretariat Daerah, Balai Kota Surabaya, Rabu (29/6/2022).

Megawati menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional saat ini 56-60 persennya di-support oleh meningkatnya daya beli atau konsumsi masyarakat. “dengan adanya aplikasi seperti e-Peken, maka bisa semakin meningkat lagi pertumbuhan ekonominya,” ujarnya.

Selain itu, ia juga melihat keamanan, fitur, informasi dan jangkauan layanan yang ada di e-Peken yang dinilai mumpuni.

Moch Awaludin Arief mengatakan, ketika perekonomian di masing-masing daerah bangkit, secara otomatis pada tingkat nasional akan mengikuti.

“Kami selama ini juga terbuka dengan daerah-daerah lain, ketika ada kunjungan dari kabupaten/kota yang ingin belajar ke Surabaya, pasti akan kami beri inovasinya. Karena inovasi ini termasuk kekayaan hak intelektual, maka kami didampingi juga oleh KPK,” kata Awaludin.

Hingga saat ini, Awaludin menyampaikan, di dalam e-Peken ada ribuan pelaku UMKM, Toko Kelontong (Tokel) dan Sentra Wisata Kuliner (SWK). Syarat untuk bisa masuk ke dalam e-Peken juga tidak bisa sembarangan dan harus memenuhi pelbagai persyaratan, mulai dari segi packaging, memiliki NIB, dan seleksi ketat lainnya.

“Total saat ini 1.737 yang terdata, ada 820 Tokel, 751 UMKM, 165 SWK dan 1 Rumah Daging, seluruhnya telah memiliki NIB dan melalui seleksi ketat,” sebutnya.

Dengan e-Peken, pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya perlahan terdongkrak naik, tentunya konsep ini juga bisa diterapkan oleh kabupaten/kota lain ketika ingin perekonomian di wilayahnya meningkat lebih baik lagi. Menurutnya, e-Peken tidak akan bisa berjalan dengan baik menumbuhkan ekonomi kerakyatan, tanpa adanya peran dari pelaku UMKM, Tokel dan SWK.

“Pemberdayaan UMKM itu salah satu tugas pemkot. Maka dari itu, produk UMKM harus berkualitas baik untuk meminimalisir adanya ketidakpuasan pelanggan. Contohnya, produk yang dijual itu harus hasil buatan sendiri, bukan buatan orang lain,” pungkasnya. (wh)