BPK: Pemerintah Kurang Perhatikan Pendidikan dan Kesehatan

BPK : Pemerintah Kurang Perhatikan Pendidikan dan Kesehatan
foto: travelpod.com

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dr Harry Azhar Aziz MA menilai pemerintah saat ini masih kurang dalam memperhatikan pendidikan dan kesehatan, karena masyarakat terdidik masih sangat kecil.

“Itu kalau dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, dan Korea, apalagi dengan Amerika dan Jepang,” katanya dalam Kuliah Pakar di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) di Surabaya, Jumat (30/10/2015).

Ia mengemukakan hal itu di hadapan mahasiswa, dosen, Rektor Unusa Prof Ahmad Jazidie, dan Ketua Yayasan RSI Surabaya (Yarsis) yang menaungi RSI Surabaya dan Unusa Prof H Mohammad Nuh DEA (mantan Mendikbud).

Menurut dia, masalah anggaran itu bukan sekadar anggaran negara yang semakin naik atau pengawasan terhadap anggaran itu, namun hal terpenting adalah pemanfaatan anggaran itu untuk rakyat.

“Anggaran kita dalam sepuluh tahun terakhir (2004-2014) memang naik hingga 500 persen dari Rp450 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp2.000 triliun pada tahun 2014. Itu belum termasuk aset nasional, aset daerah, dan aset BUMN serta BUMD,” paparnya.

Namun, pemanfaatan anggaran itu untuk rakyat belum maksimal. “Anggaran itu bermanfaat untuk masyarakat bila masyarakat makmur dan ukuran kemakmuran adalah menurunnya kemiskinan, pengangguran, dan gini ratio (kesenjangan/pemerataan),” ujarnya.

Doktor bidang Ekonomi yang alumnus Oklahoma State University, Amerika itu mengatakan upaya menurunkan kemiskinan, pengangguran, dan gini ratio itu sangat ditentukan oleh pendidikan dan kesehatan.

“Masalahnya, perhatian kita pada dunia pendidikan masih sangat kurang. Misalnya, mahasiswa kita di Mesir ada 3.000 orang, tapi mahasiswa Malaysia sudah mencapai 20.000 orang. Apalagi Singapura, siswa peringkat 1-10 pada semua jenjang langsung diurus negara,” imbuhnya.

Oleh karena itu, dirinya bersama sejak memimpin BPK RI pada tahun 2014 bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Kemendikbud, dan Kemenag untuk merancang dana abadi pendidikan yang dikelola LPDP (lembaga pengelola dana pendidikan).

“Awalnya, saya minta kepada Menteri Keuangan untuk menyisihkan Rp2 triliun dari anggaran pendidikan sebesar 20 persen (Rp400 triliun) untuk dana abadi LPDP, lalu diberi hanya Rp1 triliun, namun dana abadi LPDP itu sekarang sudah mencapai Rp26 triliun,” ucapnya.

Dana itu, katanya, digunakan menyekolahkan generasi muda Indonesia untuk menempuh S2 dan S3 di luar negeri dan juga di dalam negeri dengan syarat IPK di atas 3,5 dan TOEFL mencapai 550.

“Dana sebesar itu mampu menyekolahkan 3.000 anak per tahun untuk menempuh master dan doktor dengan beasiswa penuh, padahal saya dengan Pak Nuh (saat menjabat Mendikbud) punya target 7.000 anak per tahun,” jelasnya.

Bahkan, ia mengaku sudah membicarakan hal itu dengan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan dana abadi LPDP menjadi Rp100 triliun agar bisa menyekolahkan 10.000 mahasiswa per tahun.(ant/wh)