BPJS Percepat Kepersertaan Kalangan PNS

 

BPJS Percepat Kepersertaan Kalangan PNS

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan akan mempercepat kepesertaan untuk kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kemudian sasaran berikutnya pegawai non PNS, tenaga outsourcing, dan seterusnya ke perusahaan-perusahaan sektor formal dan non formal.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat membuka Rakor Persiapan Kepesertaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Program BPJS Ketenagakerjaan di Ruang Rapat Utama Bappeda Jatim, Kamis (2/10/2014).

“Sekarang atau saat ini masih dalam proses yang mengarah pada transisi yang tuntas, yaitu terdaftarnya kepesertaan dikhususkan untuk PNS di lingkungan Provinsi Jatim, dan kabupaten/kota se Jatim,” jelasnya

Gus Ipul menambahkan, dipilihnya PNS sebagai sasaran utama agar ikut dalam kepesertaan BPJS karena lebih mudah. Alasannya, sudah ada struktur dan alokasi, jadi tinggal percepatan proses kepesertaan.

Gus Ipul tak menampik bila sebagian PNS ada yang menolak. Untuk itu, ia berharap BPJS harus berbenah agar masyarakat lebih mengenal dan dapat menerima keberadaannya.

Kepala BPJS Kantor Wilayah Jawa Timur, Rizani Usman mengatakan, Jawa Timur menjadi pionir untuk kegiatan ini, sehingga kepesertaannya segera didaftarkan. Persyaratannya dengan membayar iuran yang telah diatur oleh perundang-undangan, tinggal menunggu petunjuk teknis sehingga jelas berapa iuran yang harus dibayarkan.

Forum ini merupakan forum untuk menyosialisasi dan mengintroduksi supaya pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan segera dilaksanakan di provinsi, kabupaten dan kota di Jatim.

Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Jatim Ratnadi Ismaon mengatakan, rapat koordinasi mempunyai tujuan memberikan pemahaman kepada pemerintah kabupaten/kota se-Jatim tentang program BPJS Ketenagakerjaan, mempersiapkan kepesertaan PNS dan Non PNS daerah dan anggota DPRD Jatim dalam program JKK dan JKM BPJS Ketenagakerjaan

“Juga meningkatkan kesadaran akan kepesertaan program jaminan perlindungan social tenaga kerja baik formal maupun informal yang merupakan tanggung jawab pemerintah,” katanya. (kmf/wh)