BPJS Kesehatan Defisit Rp 6 Triliun

BPJS Kesehatan Defisit Rp 6 Triliun
foto: tempo.co

Tingginya pengguna Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2014 menyebabkan keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima. Ini yang disebut mismatch antara iuran dan pengeluaran. Kondisi ini sudah diprediksi sebelumnya.Mismatch pada tahun 2014 dilaporkan mencapai Rp 3,3 triliun, dan untuk menutupi kekurangan tersebut BPJS Kesehatan sudah punya dana cadangan limpahan dari PT Askes sebesar Rp 5,67 triliun.

Kepala Departemen Humas BPJS Kesehatan, Irfan Humaidi, mengatakan, mismatch diperkirakan masih terjadi di tahun 2015, bahkan angkanya mencapai Rp 6 triliun. Untuk mengatasi ini, pemerintah telah menyuntikan dana sebesar Rp 5 triliun dari APBNP 2015.”Selain dengan dana talangan ini, BPJS Kesehatan juga melakukan upaya pengendalian dan intensifikasi penerimaan iuran guna mencegah terjadinya defisit,” kata Irfan Humaidi di Jakarta.

Upaya pengendalian itu di antaranya memastikan bahwa tidak ada upcoding dan potensi fraud atau kecurangan di rumah sakit. BPJS Kesehatan juga menetapkan masa aktif kepesertaan menjadi 14 hari dengan tujuan meningkatkan iuran peserta.

Selain itu mendorong terlaksananya sistem rujukan berjenjang. Artinya, 144 diagnosa atau penyakit yang tergolong ringan cukup ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), tidak dilimpahkan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (FKTL). BPJS akan memberlakukan penguncian 144 diagnosa di dalam aplikasi pelayanan di faskes.

Dengan dikunci dalam aplikasi, maka 144 diagnosa ini diselesaikan di Puskesmas atau klinik, tidak perlu di rujuk ke rumah sakit. Itu artinya, 144 diagnosa ini, seperti batuk flu, diare tanpa dehidrasi berat tidak akan dilayani di FKTL tetapi dikembalikan ke FKTP.

“Selain itu, untuk kasus persalinan normal diupayakan semaksimal mungkin di FKTP. Sebab, pada dasarnya kompetensinya sudah ada di FKTP dan sudah berjejaring dengan bidan. Kecuali persalinan dengan penyulit,” kata Irfan.

Saat ini belum semua faskes melakukan mekanisme ini karena kemampuan sarana pendukung dan tenaga kesehatan belum merata di seluruh daerah baik secara kualitas maupun kuantitas. Harapannya di tahun depan sistem ini sudah diberlakukan secara merata di seluruh daerah. (bst)