BOS Tertunda, Beban Sekolah Surabaya Tambah Berat

BOS Tertunda, Beban Sekolah Surabaya Tambah Berat
Kepala Dispendik Jatim Harun

Beban sekolah di Surabaya bertambah berat. Pasalnya, SMA Negeri dan SMK Negeri di Surabaya kini rata-rata mengeluarkan biaya operasional Rp 500 juta. Dana operasional itu digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan yang ada di sekolah masing-masing.

Seperti diketahui, sekolah tingkat menengah atas dan kejuruan tersebut tidak lagi memperoleh dana pemasukan dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA).

Pencairan BOPDA untuk jenjang SMA-SMK di Surabaya terpaksa harus ditunda lantaran terbentur Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU tersebut, pengelolaan SMA-SMK diserahkan ke provinsi. Sehingga pemerintah kabupaten/kota tidak berhak ikut andil dalam pengelolaannya.

Sementara, pencairan BOS hingga kini belum dilakukan provinsi lantaran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) belum disahkan oleh Kemenkum HAM. Sehingga pencairan dari Kas Umum Negara (KUN) ke Kas Umum Daerah (KUD) belum bisa dilakukan. Kondisi ini diyakini juga dapat mengancam nasib Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Kepala Dispendik Jatim Harun mengatakan, jika Pemerintah Kota Surabaya tetap ingin mencairkan BOPDA harus jelas dasar hukumnya. Hingga kini, di tingkat provinsi sendiri masih memproses terkait peralihan tanggung jawab SMA-SMK yang meliputi main, money, material.

“Jika dalam aturan Perda atau Perwali Kota Surabaya telah mengatur BOPDA, maka hal itu tidak ada masalah untuk dicairkan,” ujar Harun kepada wartawan di Surabaya, Rabu (21/1/2015).

Hingga kini, dalam UU 23 masih belum berlaku sepenuhnya. Pihak dinas pendidikan provinsi sendiri masih memproses untuk pemetaan dari kabupaten/kota. Ia menegaskan bila pemkot Surabaya melihat dasar hukumnya kuat silakan untuk dicairkan

Meski demikian, Harun dapat memahami upaya Suabaya untuk mengkaji aturan pencairan BOPDA. Ini beralasan karena Surabaya juga tidak ingin dikatakan melanggar aturan.

“Kajian terhadap pencairan Bopda ini bagus untuk mengantisipasi kesalahan dalam pelaksanaannya,” ujarnya. (wh)