Boediono: Padukan Nilai Positif Orba dan Reformasi

Boediono: Padukan Nilai Positif Orba dan Reformasi
Pembukaan Silaknas: Wapres Boediono menandatangani prasasti sekaligus membuka Silaknas ICMI di JCC, (20/12/2013). artika/enciety.co

Menilik perekonomian Indonesia era reformasi yang masih belum stabil, sejumlah pihak memberikan sumbangsih pemikirannya. Termasuk Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang membuka Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) bertema “Gerakan Ekonomi Baru Indonesia: Mobilisasi Akses untuk Kesejahteraan Rakyat”.

Wakil Presiden RI, Boediono menilai, Indonesia perlu menggabungkan nilai-nilai positif yang terdapat di era Orde Baru dan Reformasi untuk menjadi pedoman langkah Indonesia ke depan.

“Bukan berarti kita kembali ke masa orba, namun hal positif di era itu bisa diadaptasikan di era reformasi,” katanya saat membuka Silaturahim Kerja Nasional (Silaknas) Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia, di Jakarta Convention Center, Jumat (20/12/2013).

Ia mencontohkan, kebijakan jangka panjang dengan mempertahankan konsistensi kebijakan untuk dijalankan.

Profesor di bidang Ekonomi itu mengungkapkan, era Orde Baru merupakan contoh keberhasilan pembangunan. Hal itu terlihat dari pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen dan indikator pembangunan manusia yang meningkat. “Namun kekurangannya terdapat pada democratic accountability dan public accountability,” tukasnya.

Sedangkan di era Reformasi, Indonesia telah memenuhi democratic accountability dan public accountability. Namun banyak kalangan yang mengkritik, pencapaian pembangunan ekonomi Indonesia belum optimal di era reformasi. “Padahal kita punya otonomi daerah dan pembagian kewenangan di era Demokrasi ini,” katanya.

Boediono lalu mengungkapkan, Indonesia harus mencari keseimbangan antara demokrasi dan teknokrasi yang pas dan cocok. Hal itu dilakukan agar tahap pembangunan bisa berjalan dengan baik.

Maka, upaya perbaikan ekonomi memerlukan langkah khusus agar mampu merealisasikan sistem demokrasi yang lebih baik. “Demokrasi tidak bisa datang dengan perbaikan ekonomi. Namun harus ada upaya khusus yang kita lakukan,” tuturnya.

Selain itu, Boediono pun mengatakan bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia tidak bisa dijadikan indikator perbaikan ekonomi. Untuk itu, ia menilai perlu upaya khusus agar demokrasi menjamin munculnya kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. “Demokrasi tanpa kebijakan itu maka tidak bisa berjalan,” ujarnya.

Silaknas ICMI tersebut dihadiri beberapa tokoh penting dan tamu ICMI. Antara lain Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Ketua MPR Sidarto Danusubroto, Wakil Menteri Agama Nazaruddin Umar, Akbar Tanjung, dan seluruh Dewan Presidium ICMI. Silaknas ICMI digelar selama dua hari, 20-21 Desember 2013, bersamaan dengan Indonesia Halal Business and Food (IHBF) Expo, di Jakarta Convention Center.(wh)