BLH Berkilah Ada Pemutihan Dokumen Lingkungan

BLH Berkilah Ada Pemutihan Dokumen Lingkungan
Anton Tarayuda, Sekretaris Badan Lingkungan Hidup (BLH) Surabaya

Sorotan miring adanya kebijakan pemutihan dokumen lingkungan direspons Sekretaris Badan Lingkungan Hidup (BLH) Surabaya Anton Tarayuda. Menurut dia, kebijakan tersebut justru bertujuan untuk mempermudah izin bagi usaha baru.

“Tidak  benar istilahnya disebut pemutihan. Kita justru mempermudah bagi para pelaku usaha baru,” ujar Anton Tarayuda di sela-sela “Peluncuran Kompetisi Eco Campus” di Gedung Sawunggaling, Surabaya, Senin (27/1/2014).   

Seperti diberitakan enciety.co, Minggu (26/1/2014), akhir 2013, Kementerian Lingkungan Hidup menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait dokumen lingkungan hidup. Perusahaan diberi kesempatan untuk melengkapi dokumen tersebut sampai 2015. Kelonggaran tersebut bertujuan untuk mempermudah izin bagi pelaku usaha baru.

Di satu sisi, program pemutihan ini merupakan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memenuhi kewajibannya agar terhindar dari sanksi yang telah diundangkan. Namun di sisi lain, program ini seolah mencerminkan ketidaktegasan pemerintah menegakkan aturan. Dimana, selalu ada celah untuk menyelesaikan setiap pelanggaran dengan konsensus berupa pemutihan.

Dia menjelaskan, berdasarkan UU 32/2009, seharusnya dokumen lingkungan yang mencakup Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) itu dilengkapi 3 tahun kemudian. Artinya, semua dokumen lingkungan dan AMDAL sudah beres pada tahun 2011. Namun, karena banyaknya pelaku usaha baru, lanjut Anton, pemerintah membuka lagi perpanjangan hingga akhir 2014. “Tapi kalau usahanya sudah beroperasi, kita tekankan agar melengkapi,” ujarnya.

Kata dia, dokumen lingkungan hidup yang dimaksud antara lain ialah dokumen AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Jenis dokumen tersebut wajib dimiliki setiap usaha dan kegiatan.

SS Martono, konsultan lingkungan, menilai SE kebijakan pemerintah terkait pemutihan dokumen lingkungan itu tidak tegas. “Itu menunjukkan ketidaksiapan pemerintah menegakkan aturan,” ujarnya.

Ia lalu merunut asal muasal peraturan yang berpatokan pada UU 32/2009. Menurut alumnus ITS itu, UU tersebut mewajibkan semua pelaku usaha memiliki izin atau dokumen lingkungan.

“UU ini awalnya kan memberikan batas waktu sampai tiga tahun bagi mereka agar bisa memenuhi kewajiban. Sementara kegiatan yang sudah berlangsung sebelum UU diberlakukan, mereka kan sudah beroperasi alias membangun,” tandasnya.

Karena belum ditampung UU baru, sambung dia, pemerintah lantas menyodorkan evaluasi menggunakan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) keluar berupa Peraturan Menteri.

“Nah, seharusnya semua perusahaan tahu UU ini batasnya hanya sampai 2011, sehingga lepas dari itu mereka kena sanksi bila belum punya dokumen lingkungan. Tetapi mengapa ini kok nggak dikasih sanksi?” katanya.

Ia juga menyesalkan kurang optimalnya sosialisasi DELH dan DPLH tahun 2011 dari instansi terkait. Sehingga banyak perusahaan tak tahu adanya program tersebut.

“Begitu tahun 2011, seharusnya ada upaya penegakan hukum. Lha ini malah disodorkan surat edaran yang kesannya malah mengampuni pelaku pelanggaran,” pungkasnya.(wh)