Biro Klasifikasi Indonesia Siap Implementasikan RO Code

Biro Klasifikasi Indonesia Siap Implementasikan RO Code
Syaifudin Taher, Corporate Secretary PT Biro Klasifikasi Indonesia

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) berjanji siap melaksanakan amanat bila Recognize Organization Code (RO Code) diberlakukan pada tahun 2015. Dalam RO Code itu mengatur sertifikasi klasifikasi kapal diatur oleh PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).

Selama ini sertifikasi layak berlayar yang diberikan PT BKI hanya sebatas konstruksi kapal. Sedangkan kelayakan lainnya seperti unsur keamanan, kelengkapan komunikasi, peralatan navigasi, dan faktor lain bukan wewenang PT BKI.

Ketentuan yang diatur BKI tentang kelayakan kapal berlayar selain masalah konstruksi, juga mengatur batas muat kapal. Untuk batasan konstruksi itu meliputi tiga macam, yakni minimal panjang kapal 20 meter, gross tonnage 100, dan mesin sebesar 250 OK.

“Di luar itu, kita tidak memberi sertifikasi yang tidak berkaitan dengan konstruksi,” ungkap Corporate Secretary, Syaifudin Taher.

Syaifudin Taher mengungkapkan, implementasi RO Code tidak akan tumpang tindih dengan instansi permerintah. Masalahnya, pemberi kelayakan berlayar adalah Kesyahbandaran atau Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di setiap dermaganya.

“Kita bisa koordinasi dengan instansi manapun, karena memang tupoksi kita berbeda,” tegasnya.

Dia tidak menampik fungsi antara PT BKI dengan Kesyahbandaran dan KSOP nyaris sama. Dimana sama-sama memberi kewenangan untuk berlayar.

Tetapi untuk PT BKI lebih bersifat teknis seperti melihat kelengkapan kapal secara menyeluruh dan konstruksi kapal. PT BKI mengaku siap bila- sewaktu-waktu menginspeksi kapal yang hendak berlayar di setiap pelabuhan untuk melihat kelayakan. Sebab dengan diberlakukannya RO Code ini juga bisa diterapkan secara internasional.

Sementara data PT BKI, jumlah kapal yang sudah diklasifikasi maupun survey tahunan mencapai 2.500-3.000 mulai dari Tuban  (Jatim) hingga Kupang (Nusa Tenggara Timur).

“Sertifikasi dan survei ini mayoritas karena permintaan baik dari pemilik kapal maupun dari docking. Karena kalau kita terjun langsung, sudah menyalahi wewenang,” jelas Deputy Vice President Branch Surabaya PT BKI Benny Hermawan. (wh)