BI dan OJK Sinergi Perluas Layanan Keuangan

 

BI dan OJK Sinergi  Perluas Layanan Keuangan

Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersinergi untuk memperluas akses layanan keuangan kepada masyarakat Indonesia yang belum mengenal bank (unbanked).

Upaya ini dilakukan dengan layanan keuangan digital (LKD), dan layanan keuangan tanpa kantor (LKTK) atau branchless banking.

Direktur Eksekutif Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM BI Enny V Panggabean mengatakan, LKD merupakan solusi terhadap sejumlah masalah, seperti masih besarnya jumlah unbanked dan rendahnya financial literacy di Indonesia. Berdasarkan Global Financial Inclusion Index 2011 yang dirilis Bank Dunia, baru 20 persen orang dewasa di Indonesia memiliki rekening di lembaga keuangan formal.

Menurut dia, LKD memberikan kemudahan layanan, terjangkau, harga yang murah, keamanan dan dapat dipercaya, nyaman, serta proporsional. “Ini merupakan upaya untuk menyukseskan Strategi Nasional Keuangan Inklusif di Indonesia. Implementasi LKD akan didukung oleh keberadaan para agen yang ada di pelosok daerah,” katanya.

Berdasarkan Surat Edaran BI mengenai LKD melalui agen individu, para agen yang menjadi pelaksana di daerah harus memiliki kemampuan, reputasi, dan integritas. Individu agen setempat mempunyai usaha di tempat permanen minimal dua tahun. Mereka juga harus lulus uji tuntas yang dilaksanakan BI, dan menempatkan deposit. “Untuk tahap awal, kami tidak membatasi peran agen. Mereka nantinya bisa menjadi agen lebih dari satu bank pelaksana LKD,” ujar dia.

Faktor pendukung untuk pelaksanaan LKD seperti kepemilikan telepon selular (ponsel). Dia memaparkan, berdasarkan pendataan program perlindungan sosial (PPLS) tahun 2011, sekitar 481.000 atau 51 persen rumah tangga peserta program keluarga harapan (PKH) memiliki ponsel. Data PPLS tahun 2011 juga menyatakan, sekitar 13 juta atau 52 persen rumah tangga miskin memiliki ponsel. Hasil remitansi sementara kepada tenaga kerja Indonesia (TKI) 2014 menunjukkan, hampir 100 persen TKI memiliki ponsel. Hasil survei Mercy Corps Indonesia kepada 408 petani (jagung, padi, kentang, cabai) menyatakan, hampir 73 persen petani memiliki ponsel.

Penerapan LKD, ujar Enny, sebenarnya sudah diterapkan di beberapa negara. Bankable Frontier Associates pada 2010 pernah melakukan survei penerapan LKD di Brasil, Kenya, dan Afrika Selatan. Survei menunjukkan, LKD adalah sarana layanan keuangan formal yang efektif dan efisien ke kelompok vurnerable, masyarakat jarang mengalami masalah kehilangan dana, likuiditas agen adalah masalah yang sering ditemui namun paling mudah diselesaikan, serta ada tendensi masyarakat menggunakan LKD dalam jangka panjang.

Kepala Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK Gandjar Mustika mengatakan, terkait LKD, pihaknya mengharapkan dalam lima tahun mendatang sekitar 100 juta masyarakat bisa mengenal layanan tersebut. Jumlah transaksi maksimal di LKD juga dibatasi di bawah Rp 20 juta.

Dia juga memaparkan, perluasan akses layanan di Indonesia dilakukan dengan regulasi tabungan melalui branchless banking. Dalam hal ini, OJK telah membuat Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) yang diharapkan berlaku tahun ini, dan tengah disosialisasikan kepada pelaku usaha untuk dimintai tanggapannya. Produk-produk yang dapat dipasarkan melalui branchless banking asalah basic saving account, kredit mikro, dan asuransi mikro.

Branchless Banking
Menurut Gandjar, branchless banking merupakan delivery yang melengkapi jaringan kantor bank yang telah ada. Hal ini untuk menjangkau konsumen yang lebih luas secara efisien. Sarana branchless banking antara lain phone banking, internet banking, point of sales, dan ponsel. “Penyediaan saluran distribusi melalui branchless banking dapat dilakukan melalui dua model, yakni rekening di bank dan rekening tanpa bank (e-money serta asuransi mikro),” ujar dia.

Gandjar menambahkan, saat ini terdapat pergeseran paradigma dari microfinance ke financial inclusion. Hal ini merupakan keharusan karena cakupan microfinance tidak lagi terbatas hanya pada kredit mikro. Tetapi juga pada produk-produk keuangan lain, termasuk tabungan, asuransi, dan sistem pembayaran. Selain itu, adanya peluang untuk menggunakan teknologi digital dan telekomunikasi untuk memperluas layanan keuangan.

Pergeseran paradigma tersebut, ujar dia, juga untuk menjangkau lebih dari sekadar masyarakat miskin, yakni masyarakat unbanked pada semua tingkatan pendapatan. Pihak-pihak yang terlibat tidak hanya bank atau lembaga keuangan mikro, tetapi juga bisa melibatkan pemerintah dan perusahaan telekomunikasi. “Ini juga merupakan tantangan bagi regulator, karena kami harus bisa membuat kebijakan dan peraturan yang mendukung financial inclusion dan dapat diterima oleh industri sebagai bisnis yang layak. Namun, tetap tidak mengesampingkan aspek kehati-hatian,” kata Gandjar. (bst/ram)