Belanja di atas Rp 250 Ribu Dikenakan Bea Materai

materai
Pemerintah bakal menerapkan kebijakan baru terkait dengan transaksi jual beli. Dirjen Pajak Kemenkeu Sigit Priadi Pramudito menjelaskan nantinya transaksi untuk ritel akan dikenakan tarif Bea Materai. Ditjen Pajak akan mengawasi pengusaha ritel yang belum memungut bea dalam transaksi perdagangan yang dilakukan.
Dalam UU Bea Materai, transaksi belanja di atas Rp 250 ribu dipungut materai sebesar Rp 3.000, di atas Rp 1 juta dikenakan bea materai Rp 6.000. “Materai sekarang kan biasanya hanya digunakan kalau buat surat pernyataan, padahal segala yang bersangkutan dengan uang itu terhutang meterai, struk belanja itu terutang meterai,” terangnya.

Teknis pelaksanaannya menurut Sigit juga tidak sulit, apalagi saat ini sudah diterapkan sistem komputerisasi. Jadi untuk pengusaha ritel tidak perlu menempelkan materai pada struk transaksinya, sudah ada aplikasi yang mengatur teknis penerapannya. “Kami akan ngingetin lah kepada pelaku bisnis terutama ritel bahwa struk itu terutang biaya meterai,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak Irawan menuturkan, mengacu pada Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bea materai bisa dinaikkan maksimal hanya enam kali.
Nilai bea materai yang seharga Rp 3.000 dan Rp 6.000 saat ini sudah mengalami kenaikan enam kali sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000. “Melihat kemampuan ekonomi dan Produk Domestik Bruto, maka tarif bea materai perlu dinaikkan,” kata Irawan.

Selain penyesuaian tarif dasar tersebut, akan diatur ulang pula tarif bea materai untuk transaksi keuangan di pasar keuangan, sehingga nantinya akan dipatok berdasarkan presentasi. “Satu lagi, kami akan ubah tarif ad valoren (pajak yang dikenakan berdasarkan angka persentase tertentu dari nilai barang yang diimpor),” ujarnya. (snd)