Begini Cara Risma Cegah Warga Pendatang Baru Surabaya

 

Begini Cara Risma Cegah Warga Pendatang Baru Surabaya
Wali Kota saat Halal Bihalal bersama jajaran SKPD.

Mencegah adanya urbanisasi besar-besaran dari daerah ke Surabaya membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya merapatkan barisan dengan menggalakkan operasi yustisi di seluruh kecamatan Surabaya.

Ditegaskan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini seusai memimpin rapat koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Surabaya Senin (4/8/2014). “Kami akan mendata penduduk yang tiba-tiba datang dan tinggal di Surabaya. Kami antisipasi warga yang datang dan tidak punya pekerjaan,” ujarnya.

Untuk itu, Risma mengerahkan seluruh personelnya, dibantu 31 camat di seluruh Surabaya untuk melakukan operasi rutin di seluruh kawasan di Surabaya. “Saya intruksikan kepada camat-camat untuk melakukan operasi yustisi mulai Senin (4/8/2014) sore ini,” katanya.

Risma juga menambahkan bahwa operasi dilakukan untuk mengetahui jumlah urbanisasi di Surabaya. “Yang paling penting, kami harus memiliki data mereka. Sehingga kalau ada apa-apa, kami bisa segera mendeteksi. Ini penting karena menyangkut kenyamanan dan keamanan kota,” tegasnya kembali.

Operasi yustisi, menurutnya, akan digiatkan di beberapa titik potensi. Di antaranya kawasan kos-kosan, kawasan tepi sungai, dan rumah pompa, serta kawasan tepi rel kereta api.

Tidak ketinggalan, kawasan yang menjadi area pembangunan proyek-proyek Pemkot Surabaya, juga akan ikut dilakukan penyisiran. Risma meminta agar didapat fotokopi data para pekerjanya.

“Termasuk juga kawasan real estate. Di situ kan banyak pekerja. Kita harus punya data (KTP nya) semua pekerja di situ. Ini memang cukup berat, tapi harus dilakukan,” sambungnya.

Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini, juga menekankan agar Kota Surabaya bersih dari anak-anak di bawah umur yang bekerja, semisal sebagai penjual koran di jalanan di area traffic light.

“Para camat, tolong wilayahnya juga dipantau ketika malam hari. Tolong dicek lokasi mana yang masih gelap ataupun rawan kejahatan. Tolong disampaikan. Tadi saya sudah dapat laporan kawasan Mulyosari banyak lampu penerangannya yang terhalangi rimbunnya pepohonan,” tambah perempuan kelahiran Kediri itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Suharto Wardoyo merinci operasi yustisi ini penting demi menertibkan penduduk musiman. Bagi mereka yang terjaring operasi yustisi dan tidak memiliki identitas jelas, itu merupakan jenis tindak pidana ringan.

Karena itu, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan dinas lainnya untuk melakukan penertiban. “Apalagi, Perda-nya sudah jelas. Mereka yang melanggar diancam pidana tiga bulan atau denda Rp 50 juta,” ujar mantan Kabag Hukum Pemkot Surabaya.

Setelah melakukan rapat koordinasi, Risma juga terlihat melakukan inspeksi mendadak ke ruangan kerja pegawai untuk mengecak tingkat kedislinan pegawai. Salah satunya di ruangan Sekretaris Kota Surabaya. Terlihat beberapa karyawan sedang melakukan aktivitas kerja. (wh)