Baru Dapat Izin Prinsip, KBS Tak Boleh Tukar Satwa

Baru Dapat Izin Prinsip, KBS Tak Boleh Tukar Satwa

 

Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya bisa sedikit bernapas lega. Kendati belum memperoleh izin Lembaga Konservasi (LK), Kementerian Kehutanan memberikan izin prinsip sebagai awalan.

“Sebelum mendapat izin LK, memang harus melewati tahapan izin prinsip dulu,” ujar Direktur Utama PDTS KBS, Ratna Achjuningrum saat konferensi pers di Hantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (19/2/2014). Izin tersebut diberikan Senin (17/2/2014) lalu oleh Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH), Novianto Bambang di Jakarta.

Seperti diberitakan sebelumnya, KBS belum mendapatkan izin konservasi lantaran harus memenuhi beberapa persyaratan yang belum lengkap. Kebun binatang seluas 15,3 hektar itu diminta memenuhi dokumen pengelolaan lingkungan hidup. Sesuai Peraturan Menteri Kehutanan nomor 31 tahun 2012, sebuah lembaga konservasi baru wajib memiliki 2 izin. Yakni izin prinsip dan izin definitif.

“Setelah izin prinsip, dilakukan evaluasi terhadap seluruh sarana dan prasarana. Jika sudah sesuai, turun izin definitifnya,” terang Ratna.

Ratna menyebutkan beberapa sarana yang menjadi persyaratan sebuah lembaga konservasi sekelas KBS. Di antaranya klinik, nursery, pelayanan pengunjung, kandang pemeliharaan, perawatan, pengembangbiakan, sapih, peragaan, areal bermain satwa, gudang pakan dan dapur, serta naungan satwa.

Melalui surat nomor S.94/Menhut-II/2014 mengenai persetujuan prinsip LK atas nama PD Taman Satwa KBS, Kemenhut mewajibkan pihak KBS melakukan studi lingkungan dan pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, dan sarana pemeliharaan spesimen koleksi. Dalam jangka waktu paling lambat 2 tahun, semua kewajiban tersebut harus dipenuhi.

“Karena KBS sudah berdiri lama, istilahnya bukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), tetapi Studi Lingkungan. Sedang dalam proses, insya Allah 1 sampai 3 bulan selesai,” imbuhnya.

Ratna mengakui ada yang tidak boleh dilakukan KBS selama masih memegang izin prinsip, Salah satunya ialah melakukan pertukaran satwa. “Selama belum turun izin definitif atau izin LK, KBS tidak boleh melakukan pertukaran satwa. Tapi, kami sudah bisa melakukan pemeliharaan satwa dan perombakan manajemen secara penuh,” urainya.

Untuk mengatasi satwa yang overpopulasi, pihaknya memilih memperbaiki dan membangun kandang baru. “Seperti yang bu Risma bilang, lahan parkir yang sekarang berdiri akan dipakai untuk perluasan kandang satwa. Nanti kami buatkan kandang transisi agar satwa tidak stres,” ujar Ratna.(wh)