Banyak UMKM Belum Pahami Pentingnya HAKI

Banyak UMKM Belum Pahami Pentingnya HAKI

Memasuki era perdagangan bebas dan kesiapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) belum banyak industri mikro kecil dan menengah yang belum melek tentang hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Banyak pelaku industri mikro kecil dan menengah yang mendaftarkan HAKI sebagai salah satu kebutuhan.

Pentingnya ini untuk mendorong agar pelaku industri mikro kecil dan menengah memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Artinya, produk yang mereka hasilkan tidak bisa ditiru oleh pihak-pihak lain.

Konsultan HAKI, Benny Mulyawan menyatakan, saat ini waktu yang tepat untuk memilikinya. “Sejauh ini banyak pelaku industri kecil yang belum memahami pentingnya HAKI. Saat inilah waktu yang tepat untuk memiliki sertifikasi hak paten, sebelum penerapan MEA akhir 2015,” ujar Benny Mulyawan.

Benny menambahkan, ini bukan sekadar kepemilikan hak paten. Tetapi untuk menghindari silang sengketa antara industri satu dengan industri lain, tentang produk yang memiliki kemiripan. Benny mengaku, cukup banyak contoh kasus yang menyebabkan silagn sengketa produk.

Dia mencontohkan kasus sengketa HAKI di Pengadilan Niaga Jakarta sepanjang 2014 terdapat 100 kasus yang ditangani. Sedangkan di Surabaya sekitar 15 perkara yang disengketakan.

“Hal ini menunjukkan masih banyak pelaku usaha kecil yang belum memahami pentingnya HAKI,” lanjutnya.

Benny menerangkan Indonesia terlambat disbanding negara-negara lain di Asia Tenggara, dimana hampir seluruh industrinya sudah memilikinya. Kita jauh tertinggal disbanding Singapura yang sudah memersiapkan diri jelang MEA, tentang pentingnya HAKI,” tambahnya.

HAKI menurutnya bukan siapa yang memenangkan gugatan merek produk. Tetapi siapa pelaku usaha yang terlebih dahulu mendarfatarkan hak paten. Masalahnya jejak sengketa di Indonesia yang muncul adalah siapa dulu yang mengajukan gugatan, bukan siapa yang mendaftarkan merek dan hak paten. (wh)