Banyak Birokrat Jatim Belum Paham UU KIP

Banyak Birokrat Jatim Belum Paham UU KIP

 

Banyak penyelenggara pemerintahan di Jatim yang belum paham soal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jatim Joko Tetuko. “Ini yang menjadi pekerjaan rumah kita,” katanya.

Joko menyebut setelah empat tahun KIP Jatim berkiprah, banyak laporan masuk dari masyarakat.Mereka mengaku dipersulit mendapatkan dokumen anggaran seperti RAPBD, APBD, APBD Perubahan, Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Rencana Kegiatan Operasional (RKO), dan lainnya.

“Kita mediasi mereka dan berhasil. Mereka hanya menanggung biaya fotokopiannya saja. Hanya kalau minta SPJ yang bentuknya kuitansi atau apa, masih debatable. Karena butuh ahli akuntasi untuk melihat itu. Undang-undangnya menyebutkan kalau SPJ disediakan, bukan diumumkan,” tutur wartawan senior ini.

Joko menyebut transparansi di Pemprov Jatim masih belum ideal. Menurutnya, secara keseluruhan laporan anggaran di pemprov ada, tapi terpisah. Masing-masing SKPD mengumumkan sendiri-sendiri. Bappeda, mengumumkan sendiri. Kominfo juga begitu.

“Ini semestinya yang harus dirapikan. PPID pemprov, badan keungan, biro hukum, biro organisasi semuanya di bawah sekda, harus merancang pengumuman dan tersedianya informasi ke publik. Tentunya  sesuai UU KIP dan peraturan perundangan terkait tentang transparansi anggaran itu. Yang penting lagi, harus ada SOP (standard operating procedure). Mana yang boleh disalin, termasuk membuat daftar informasi public,” paparnya. 

Dia juga erlu ada kesamaan persepsi di level pimpinan daerah di Jatim. Pemahaman UU KIP memang belum total, harus bersama-sama. Untuk mempercepat ahal itubisa memanfaatkan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda). Ada gubernur, kapolda, kejati, dan lainnya.

“Mereka harus bisa menjembatani. Jadi, kalau sudah transparan, sudah jelas mana yang harus diperiksa. Saya kira gubernur yang bisa memulai untuk menyamakan persepsi terkait transparansi anggaran tersebut. Yang kita dorong, akuntabilitas dan transparansi akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelengara pemerintah,” paparnya.

Joko menambahkan, sebenarkan Pemprov Jatim harus becermin dengan kabupaten/kota yang sudah menerapkan UU KIP. Karena mereka sudah menyantumlan dokumen anggarannya ke publik. Kabupaten/kota tersebut bahkan telah PPID Award 2013. Posisi teratas ditempati Surabaya dengan total nilai 94.38. Urutan berikutnya ditempati Kabupaten Blitar (93.45), Kabupaten Banyuwangi (69.24), Kota Malang (67.43), Kota Blitar (62.88).

Terkait masalah sengkata informasi di Jatim, KIP Jatim mencatat ada peningkatan dari tahun ke tahun. Sepanjang 2103, Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jatim menerima 386 pengaduan sengketa. Jumlah ini jauh mengalami peningkatan dari tahun 2012 sebanyak 146 pengaduan, 2010 (175 pengaduan), dan 2010 (21 pengaduan)

“Ini sangat menggembirakan. Artinya, masyakat mulai sadar menggunakan saluran yang benar bila mengalami kebuntuan mendapatkan informasi,” pungkas Joko.(wh)