Bank Jatim Dapat Pinjaman APBD Rp 400 M

Bank Jatim Dapat Pinjaman APBD Rp 400 M
Mendagri Tjahjo Kumolo menyaksikan penandatangan MoU Gubernur Jatim dan Direktur Bank Jatim, Kamis (18/2/2016). foto: arya wiraraja/enciety.co

Pemerintah Provinsi Jatim dan Bank Jatim melakukan penandatanganan perjanjian pemberian pinjaman (loan agreement) di Kantor Pusat Bank Jatim Surabaya, Kamis (18/2/2016).

Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan daya saing produk dan menggerakkan usaha industri primer di Jawa Timur. “Pemprov memiliki strategi untuk menyalurkan fasilitas pembiayaan yang terintegrasi kepada lembaga peerbankan guna meningkatkan taraf hidup rakyat Jatim,” kata Gubernur Jatim, Soekarwo kepada para wartawan saat press conference.

Menurut dia, program tersebut adalah kali pertama di Indonesia dan mendapat sambutan positif dari Mendagri, Menteri Keuangan dan OJK. Apakah ada payung hukumnya? “Bukan hanya payungnya, tapi sudah ada atapnya. Mendagri mengatakan langkah Jatim excellent. Ini karena business to business,” tuturnya.

Dengan penandatanganan loan agreement itu, dana yang berasal dari APBD Jatim tahun 2016 sebesar Rp 400 miliar akan siap untuk disalurkan melalui skema linkage program dengan BPR milik pemprov dan 28 BPR milik pemkab/pemkot. Selain itu, bisa juga melalui unit mikro dan unit usaha syariah Bank Jatim.

Pemberian pinjaman atau plafon kredit kepada usaha industri primer maksimal sebesar Rp 20 juta dengan suka bunga 9 persen, efektif dalam jangka waktu 2 tahun. Direktur Utama Bank Jatim Soeroso menambahkan, nantinya yang bisa melakukan pinjaman adalah mereka yang sudah menjalankan usahanya, bukan baru membuka usaha.

Nantinya, ada verifikasi by name by address siapa usaha primer yang bisa dikucurkan primer.

“Usaha industri primer punya kriteria kegiatan usaha ekonomi masyarakat uang melakukan kagiatan olahan pertama dari hasil produksi meliputi hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, kehutanan, peternakan dan pertambangan,” imbuhnya.

Nantinya, Bank Jatim akan memberikan laporan perkembangan penyaluran dana pinjaman kepada pemprov secara periodik setiap bulannya. Sedangkan, pemprov melakukan pemantauan evaluasi pemberian pinjaman tiga bulan sekali. (wh)