Bank Dunia Bikin Alat untuk Lawan Korupsi Negara Berkembang

Bank Dunia Bikin Alat untuk Lawan Korupsi Negara BerkembangPresiden Bank Dunia Jim Yong Kim menegaskan, korupsi merupakan permasalahan utama yang dihadapi negara-negara berkembang, saat ini. Karena itu, Kim akan menciptakan sebuah badan yang terdiri dari para ahli untuk menegakkan hukum, sektor publik, finansial, manajemen negara dan pembelian publik.

Badan ini bisa dijadikan alat untuk melawan korupsi. Stasiun berita Channel News Asia, Jumat 20 Desember 2013 melansir harapan sektor swasta dapat turut terlibat untuk memberikan solusi membendung tindak korupsi.

“Setiap satu sen dolar yang dikorup para pejabat atau pebisnis ke dalam kantong pribadinya masing-masing, itu sama artinya dengan mencuri dana milik seorang wanita hamil yang membutuhkan biaya kesehatan,” ungkap Kim dalam jumpa pers, Kamis (20/12/2013) malam.

Dalam pidato itu, dia juga menyinggung beberapa perusahaan minyak, gas, dan pertambangan yang kian berani mengungkap kontrak kerja mereka dengan pemerintah. Di satu sisi, ujar Kim, hal ini merupakan kesempatan untuk memonitor kegiatan yang dilakukan perusahaan dan pejabat publik.

Kendati tindak korupsi di negara-negara berkembang telah mengakar seperti kanker, namun Kim tetap optimistis, penyakit berbahaya itu dapat disembuhkan. Pelabelan korupsi sebagai kanker telah digaungkan Bank Dunia sejak 1996.

Kala itu, Bank Dunia mengintensifkan kegiatan antikorupsi di negara-negara miskin. Oleh sebab itu, Kim mengatakan Bank Dunia telah berupaya membabat habis korupsi.

Sebagai contoh, saat aksi korupsi mengintai proyek listrik yang sangat vital bagi bagian selatan Afrika, Bank Dunia turut ikut campur. “Hasilnya, lebih dari US$6 juta (setara Rp73 miliar) berhasil diselamatkan dari tindakan penyalahgunaan,” ujar Kim memberi contoh.

Contoh lain, Bank Dunia terpaksa membatalkan kredit senilai US$1,2 miliar yang sedianya akan dipakai untuk membangun sebuah jembatan di Bangladesh pada Juni 2012. Pembatalan dilakukan karena Bank Dunia menemukan bukti konspirasi tingkat tinggi di antara pejabat Pemerintah Bangladesh dan petinggi perusahaan multinasional asal Kanada, SNC Lavalin. Alhasil SNC Lavalin dilarang memegang kontrak proyek terkait Bank Dunia selama 10 tahun.

Contoh kasus korupsi lainnya terjadi pada Februari 2012. Saat itu, dua unit kelompok Perusahaan Prancis bernama Alstom harus membayar senilai US$9,5 juta atau Rp116 miliar dalam restitusi dan tidak pernah diikutkan dalam kontrak proyek bank mana pun selama tiga tahun.

Hal itu lantaran Alstom ketahuan menyuap pejabat-pejabat di Zambia terkait pembiayaan proyek tenaga air.

Sementara mantan Presiden Bank Dunia Jim Wolfenshon mengungkapkan, banyak negara yang menghindari isu korupsi pada 1996. “Lantas saya katakan, mengapa saya tidak menggunakan kata “k” itu? Seorang penasihat kemudian menjawab pertanyaan saya, karena hampir separuh Direktur yang ada di Bank Dunia, mewakili negara-negara korup,” ujar Wolfensohn menirukan.

Menteri Keuangan Filipina Cesar Purisima, yang turut hadir mengatakan bahwa negara-negara berkembang perlu cara yang lebih baik untuk melacak pergerakan dana keuangan. Tujuannya, untuk mencegah korupsi.

Dia lantas menyarankan adanya sebuah paspor atau semacam konvensi untuk menandai pergerakan dana. Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa dana tersebut memang digunakan sesuai dengan keperluannya.

“Korupsi memang sebuah slogan yang sangat populer. Namun, permasalahannya terletak pada eksekusi untuk mencegah aksi itu,” ungkap Purisima.

Bagaimana di Indonesia

Organisasi non profit yang memiliki perhatian khusus dan kerap melakukan survei soal korupsi, Transparansi Internasional (TI), baru-baru ini mengeluarkan daftar terbaru indeks persepsi korupsi tahun 2013. Hasilnya Afghanistan, Korea Utara dan Somalia, menjadi tiga negara terkorup tahun ini.

Berdasarkan tabel yang dimuat di situs resmi TI, Indonesia berada di posisi ke-114 dengan indeks persepsi 32. Laman News Corporated Australia, Rabu 4 Desember 2013 melansir bahwa posisi Indonesia masih lebih baik ketimbang peringkat Rusia yang duduk di posisi 127 dengan indeks persepsi 28.

Namun, posisi Indonesia sangat jauh bila dibandingkan dengan posisi Singapura, yang menjadi satu-satunya negara Asia bertengger di posisi ke-5 dengan indeks persepsi 86. Menurut peneliti utama TI, Finn Heinrich, korupsi sangat melukai kaum miskin.

“Itulah yang Anda lihat ketika menyaksikan bagian paling bawah dari suatu negara. Selain merugikan negara, perbuatan korupsi juga menyengsarakan rakyat kecil,” ungkap Heinrich.

Bahkan, kata Heinrich, negara-negara tersebut tidak akan bisa keluar dari jebakan kemiskinan, apabila pemerintahnya tidak mencoba menghadapi korupsi. Dari daftar yang dikeluarkan tahun 2013, indeks persepsi korupsi di negara konflik seperti Suriah, Libya dan Mali, mengalami penurunan yang drastis.

Negara-negara itu terjebak dalam kasus korupsi, lantaran tengah dirundung konflik militer dalam beberapa tahun terakhir. “Tindak korupsi sangat terkait dengan kejatuhan suatu negara seperti yang Anda saksikan pada Libya dan Suriah. Keduanya, menjadi negara yang paling banyak mengalami kehancuran,”terang Heinrich.

Heinrich menyebutkan bahwa negara-negara yang terbawah dalam survei ini adalah negara yang sistem pemerintahannya tidak berjalan secara efektif. Warga, lanjut Heinrich, berusaha melakukan apa pun, entah itu memperoleh layanan atau makanan, agar dapat bertahan hidup.

Pria asal Jerman itu, lantas mencontohkan Afghanistan yang masuk dalam tiga posisi terbawah. Walau negara tersebut pernah dikungkung oleh rezim militer barat, NATO, selama satu dekade, namun tidak ada perbaikan nyata dari pengerahan tentara ke sana.

“Pihak barat berupaya tidak hanya berinvestasi di bidang keamanan di Afghanistan, tetapi juga menegakkan aturan hukum. Namun, survei yang dilakukan baru-baru ini, menunjukkan bahwa jumlah warga penerima suap masih menjadi salah satu yang tertinggi di dunia,” paparnya.

Sementara rendahnya indeks persepsi korupsi di Korut, lantaran peristiwa kemiskinan yang membelenggu sebagian besar rakyatnya. Kelaparan, ujar Heinrich, malah semakin menyuburkan aksi korupsi.

“Karena, ketika Anda kenal seseorang di partai yang korup, baru Anda dapat bertahan hidup,” tutur Heinrich menggambarkan kehidupan di Korut.

Salah satu negara yang menunjukkan perkembangan berarti, yaitu Myanmar. Sebelumnya, mantan pemimpin junta militer telah membuka pintu bagi proses demokrasi dan langsung dilanda investasi besar-besaran. Pemerintah negara itu juga berkomitmen terhadap transparansi dan penegakan hukum.

Tahun ini, TI melakukan survei terhadap 175 negara. Survei tersebut dibantu para ahli yang bekerja di beragam organisasi seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Afrika, Unit Intelijen Ekonomi, Bertelsmann Foundation, Freedom House dan kelompok lainnya. Peringkat negara diberikan skala 0-100. Di mana 0 berarti sektor publik di negara itu dianggap korup, sedangkan 100 dianggap paling bersih.

Hampir 70 persen dari negara-negara itu memiliki sebuah permasalahan yang serius terkait pelayanan publik. Dari 175 negara, tidak ada satu pun yang meraih angka sempurna 100.

Lima besar negara yang memperoleh angka 80 hingga 89 menunjukkan bagaimana transparansi mendukung akuntabilitas dan mampu menghentikan tindak korupsi. Kelima negara yang meraih skor tertinggi dalam indeks peringkat korupsi TI yaitu Denmark, Selandia Baru, Finlandia, Swedia, Norwegia dan Singapura. (bh/berbagai sumber)