Banjir Pantura, Distribusi Barang Jatim Macet Total

Banjir Pantura, Distribusi Barang Jatim Macet Total
Wakil Ketua Kadin Jatim Dedy Suhajadi.

Distribusi barang dari Jatim macet total menyusul banjir Pantura. Total kerugian diprediksi bisa mencapai miliaran. Perkiraan kerugian dialami bagi beberapa perusahaan yang melakukan pengiriman dengan melebihi deadline waktu yang diberikan. Pasalnya, perusahaan tersebut akan mendapatkan denda sesuai kesepakatan yang dilakukan dengan pembeli jika barang tidak datang tepat waktu.

Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Jatim, Dedy Suhajadi, Rabu (22/1/2014). “Banyak perusahaan yang bekerja melebihi deadline perjanjian. Mereka pasti rugi dalam bisnisnya, kerugian bisa mencapai miliaran, tergantung perjanjian yang dibuat,” katanya.

Ia lalu menjelaskan, kalkulasi jumlah kerugian tidak bisa dihitung secara matematika. Sebab, perusahaan-perusahaan yang terkena deadline belum terdeteksi. “Namun, melihat kejadian banjir pantura sangat mempengaruhi pendistribusian alur bisnis,” jelasnya.

Hujan yang melanda Pulau Jawa dan sampai terjadi banjir pantura berpengaruh terhadap semua kegiatan perekonomian. Bukan hanya di darat, di laut pun mendapatkan imbasnya termasuk udara. Ini karena Pelindo III telah mengeluarkan instruksi supaya kapal tidak menerjang laut dikarenakan kondisi ombak yang sangat tinggi. Akibatnya, banyak pengiriman barang ke pulau timur terbengkalai.

Dedy menjelaskan, faktanya daerah seperti Ambon dan Papua butuh pengiriman barang dari Jatim. Sementara hujan membuat aktivitas perekonomian melalui udara juga terhambat. Pelaku ekonomi tidak bisa sampai ke darat karena kondisi jalan banjir.

“Ini merupakan risiko bisnis. Bagi perusahaan yang memiliki dana antisipasi tidak begitu mempersoalkan, tetapi bagi perusahaan yang tidak mengantisipasi bisa rugi,” beber dia.

Kejadian banjir pantura ini, sambung Dedy, bisa dimanfaatkan pihak ketiga. Pengusaha-pengusaha yang memiliki stok barang akan mempermainkan harga barang. Mereka menaikan dengan harga yang tinggi karena tidak ada barang yang tersedia.

Menurut Dedy, pemerintah harus melakukan pemeriksaan terhadap persoalan-persoalan ini. Pasalnya, jika benar terjadi, maka pihak yang dirugikan adalah masyarakat.

“Harus dilakukan kroscek lapangan, jangan sampai ada pengusaha yang memancing di air keruh,” pungkasnya.(wh)