Bahas Dolly, Komnas HAM Temui Risma

 

Bahas Dolly, Komnas HAM Temui Risma
Dianto Bachriadi, Wakil Ketua Komnas HAM

Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) akan menemui Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk membahas persoalan penutupan lokalisasi Dolly-Jarak, Jumat (13/6/2014).

Pertemuan itu diharapkan dapat membuka komunikasi dan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Komnas HAM. Menurutnya, rencana penutupan lokalisasi memerlukan perencanaan dan realisasi yang matang. Pasalnya, masalah prostitusi dan lokalisasi erat dengan hajat hidup orang banyak.

Wakil Ketua Komnas HAM, Dianto Bachriadi meyakini Pemkot Surabaya telah memiliki berbagai program pembangunan di lokalisasi Dolly-Jarak. “Kita harus tahu semuanya dari Ibu Wali Kota Surabaya, rencananya besok kita akan bertemu dengan beliau,” kata Dianto saat melakukan pemantauan di lokalisasi Dolly-Jarak, Kamis (12/6/2014). Meski begitu, sambungnya, berbicara apakah penutupan tepat atau tidak tepat bukan menjadi kewenangan Komnas HAM.

Yang menjadi fokus perhatian Komnas HAM adalah segi kemanusiaan. Apakah penutupan lokalisasi menjadikan perekonomian warga terguncang dan menurun atau tidak.

Jika penutupan berpotensi menjadikan ekonomi warga terguncang dan menurun tentunya hal itu tidak bisa dibiarkan. Mengingat ekonomi, hidup layak, dan penghasilan layak merupakan hak asasi manusia bagian dari sosial ekonomi budaya yang dijamin undang-undang.

“Justru Pemkot bisa salah jika tidak memperhatikan aspek-aspek tersebut sehingga rencana penutupan lokalisasi Dolly-Jarak seharusnya ditunda,” tutur Dianto.

Dianto pun berharap tak ada pemaksaan dalam penutupan lokalisasi Dolly-Jarak. Pasalnya, unsur pemaksaan dalam penutupan lokalisasi bisa menjadi konsentrasi perhatian dari Komnas HAM. Untuk itu, penutupan lokalisasi harus menggunakan pendekatan persuasif untuk pembangunan dan pengembangan kota Surabaya. Dengan demikian, para penghuni dan pekerja lokalisasi bisa lebih menerima.

Diakui Dianto, pihaknya melihat dan mempelajari situasi di lokalisasi Dolly-Jarak tingkat penolakan dari rencana penutupan lokalisasi cukup besar. Belum adanya kesiapan dari penghuni dan pekerja lokalisasi dari rencana penutupan menjadi permasalahan tersendiri. “Belum ada program jaminan kehidupan yang dirasa nyata bagi penghuni dan pekerja lokalisasi yang ditutup,” tuturnya.

Pria berkumi ini menambahkan, permasalahan Dolly-Jarak adalah permasalahan hilir. Hulunya ialah komitmen pemerintah dalam memberikan hak ekonomi rakyat. Terutama, pasca penutupan kelak. “Kenapa ada Dolly? Karena negara gagal menyediakan pekerjaan yang layak. Kalau belum bisa, selesaikan dulu masalah hulu,” tegasnya. (wh)