Awasi Penggunaan Dana APBD Melalui Belanja Industri Lokal

 

Awasi Penggunaan Dana APBD Melalui Belanja Industri Lokal

Kementerian Perindustrian (Kemenperind) RI mendorong supaya pemerintah daerah (Pemda) memunculkan produk lokal. Dengan memanfaatkan produk-produk dalam negeri, maka perekonomian negara akan semakin kuat.

Dirjen Basis Industri Manufaktur Kemenperind, Harjanto, mengatakan, salah satu upaya yang terus dilakukan kementerian adalah menggodok rancangan peraturan yang lebih menegaskan kewajiban penggunaan dana APBD untuk belanja produk dalam negeri. Dengan begitu, perekonomian tumbuh karena produk lokal laku.

“Kami juga menggodok aturan peredaran produk lokal. Salah satu aturan ini adalah memberi sanksi kepada kepala daerah yang tidak mau belanja produk dalam negeri. Kita tunggu saja, kemungkinan Oktober tahun ini akan keluar,” katanya saat ditemui pada pameran Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Grand City Convex Surabaya, kemarin.

Dengan diterapkanya aturan tersebut, Kemenperind berharap angka belanja produk dalam negeri akan mengalami peningkatan tajam. Karena, sejak efektif berlaku 2009, penyerapan produk dalam negeri dari belanja APBD memang belum bisa dibilang menggembirakan. Banyak pemda yang masih menggunakan produk-produk luar negeri. Dengan sendirinya, maka produk lokal akan tersisih.

Sekretaris Tim Nasional P3DN, Setio Hartono mengatakan, pembelanjaan APBD yang keluar hingga Rp 200 triliun pertahun, baru ada sekitar 25 persen yang diperuntukan pada produk-produk lokal atau dalam negeri.

“Kita terus berusaha dengan segala upaya, agar angka itu naik. Diantaranya, kini kami memiliki tim khusus yang ditempatkan di setiap provinsi dan kabupaten untuk mengawasi belanja APBD. Tapi ini memang harus dilakukan dengan bertahap,” ujarnya.

Setio mengakui, salah satu keraguan Pemda dalam belanja, adalah cukup terbatasnya produk buatan dalam negeri yang tersertifikasi. Untuk itu, ia mengatakan, Kemenperind terus mendorong pentingnya SNI bagi industri-industri lokal. “Kualitas harus dijaga dengan baik,” katanya.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim Bidang UMKM, Mohammad Rizal, meminta supaya pemerintah tegas dalam mengawasi berjalannya aturan belanja daerah. Ia menyebut, inpres pembelanjaan produk dalam negeri akan menjadi salah satu pelindung industri lokal di era perdagangan bebas Asean 2015 mendatang.

“Saya pikir pemerintah memang sudah sepatutnya tegas dalam menerapkan aturan ini. Kalau sudah dijalankan sepenuhnya, penyerapan produk dalam negeri tentu akan besar. Ini yang diuntungkan masyarakat dan negara,” katanya.(wh)