Asosiasi Minyak Kaget Pengenaan Pajak di Laut Dalam

Asosiasi Minyak Kaget Pengenaan Pajak di Laut DalamMelalui Peraturan Pemerintah Nomor 79/2010 pengenaan pajak bumi bangunan (PBB) memasuki wilayah eksplorasi minyak dan gas bumi (migas) kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) di laut dalam (offshore).

Hal itu dinilai mengganggu iklim investasi migas, sehingga pihak asosiasi yang tergabung dalam Indonesia Petroleum Association (IPA) merasa keberatan.

“Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 itu pajak permukaan masa dikenakan di laut,” ujar Sammy Hamzah, Direktur Eksekutif IPA, Selasa (10/12/2013).

Sammy pun bingung dengan usaha eksplorasi migas saat ini. Pasalnya eksplorasi yang dilakukan di bawah tanah berisiko tidak mendapat produksi, namun sudah terkena pajak.

“Kenapa jadi industri migas dikenakan pajak, padahal belum tentu ditemukan,” ungkap Sammy.

Sammy pun meminta kepada pemerintah agar mempertimbangkan kembali kebijakan pajak tersebut. Hal ini akan berdampak pada perkembangan kegiaatan eksplorasi migas serta iklim investasi.

Seperti diketahui, evaluasi PBB tersebut ditarget rampung pada 15 Desember 2013 mendatang. Sehingga pada tahun-tahun berikutnya diharapkan tidak lagi membebani KKKS yang melakukan eksplorasi di laut dalam.

Apabila nantinya hasil evaluasi kebijakan tersebut tidak sesuai hasil yang diinginkan oleh KKKS, maka dikhawatirkan akan mempengaruhi perkembangan eksplorasi dan eksploitasi migas di Indonesia. Apalagi sekarang ini pemerintah sedang mengejar target lifting sebesar 840.000 barel per hari. (tribun/bh)