Ada Aroma Korupsi, KPK Thailand Selidiki Pengadaan Beras

Ada Aroma Korupsi, KPK Thailand Selidiki Pengadaan Beras

China membatalkan kesepakatan pemembelian beras dari Thailand karena adanya dugaan perilaku korupsi. Sebelumnya, pemerintah China sepakat membeli sebanyak 1,2 juta ton beras kepada pemerintah Thailand.

Menteri Perdagangan Thailand, Niwatthamrong Bunsongphaisan menyatakan, pembatalan pembelian beras itu menyusul adanya penyelidikan kasus korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Thailand dalam kasus pengadaan beras negara.

“China akan melakukan bisnis dengan kami setelah KPK Thailand memulai penyelidikan transparansi penawaran beras antara Thailand dan China,” kata Niwatthamrong Bunsongphaisan seperti diberitakan BBC.

Dia mengatakan, pemerintah Thailand akan membuka tender untuk menjual 400.000 ton beras negara pada pekan depan. Tender beras itu dilakukan karena negara membutuhkan dana untuk membayar beras milik petani yang sudah menunggu dana mereka.

Sebagaimana diketahui, KPK Thailand berencana untuk memeriksa Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra, terkait kasus dugaan korupsi pembelian beras petani oleh pemerintah.

Korupsi di Eropa

Sementara itu dilaporkan surat kabar Swedia, Goeteborg-Posten, tingkat korupsi di Eropa ‘sangat besar’ dan diperkirakan menyebabkan kerugian atas perekonomian Uni Eropa sekitar 120 miliar euro setiap tahunnya.

Komisioner Dalam Negeri Uni Eropa, Cecilia Malmstroem, telah memaparkan laporan selengkapnya tentang korupsi tersebut Senin siang (3/2/2014), waktu Eropa.

Dalam tulisannya dia mengatakan korupsi mengikis kepercayaan dalam demokrasi dan menguras sumber daya dari pereknomian.

Laporan itu didasarkan pada survei koruspi di 28 negara anggota Uni Eropa. Empat dari 10 pengusaha yang ikut survei menggambarkan korupsi sebagai salah satu halangan untuk berbisnis di Eropa.

“Tingkat masalahnya di Eropa membuat kita prihatin walau Swedia merupakan satu dari beberapa negara dengan masalah terkecil,” tulisnya.

Komisi Eropa mengatakan untuk pertama kalinya menerbitkan laporan seperti itu yang juga berisi saran-saran untuk mengatasi korupsi.

Malmstroem mengatakan di beberapa negara prosedur pembelian oleh negara amat terbuka untuk penipuan sedangkan di negara lainnya masalah pendanaan yang menjadi masalahnya.

Sedangkan di sejumlah negara para pasien harus membayar sogok untuk mendapatkan pengobatan. (bh)