Apindo Nilai UMKM Belum Siap Hadapi MEA 2015

Apindo Nilai UMKM Belum Siap Hadapi MEA 2015

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai sektor (UMKM) Jawa Timur masih belum siap menghadapi pasar bebas, pada 1 Januari 2015 mendatang. Ini ditegaskan Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah Apindo, Nina Tursinah, di Surabaya, Senin (22/9/2014).

Menurut Nina, kalangan pengusaha dari sektor UMKM belum siap dibukanya kran kerjasama terbuka di Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. “Oleh sebab itu, UMKM masih sangat membutuhkan kemudahan dari pemerintah agar bisa bersaing di dalam dan luar negeri,” katanya.

Padahal, sektor UMKM memang harus siap. Untuk meningkatkan daya saingnya, pelaku usaha tersebut harus mampu memproduksi barang dengan kualitas. Bahkan, dengan kuantitas yang terjaga dan bersaing dari sisi harga. “Dari sisi kualitas, pemerintah sudah menerapkan kewajiban barang harus ber-SNI. Akan tetapi hal itu juga seperti pisau bermata dua,” ujarnya.

Aturan Standar Nasional Indonesia (SNI), menurut Nina, diberlakukan untuk produk dalam negeri maupun impor yang dijual di pasar Indonesia. Namun, tidak semua UMKM mampu mengakses SNI karena biayanya dinilai mahal.

Selain itu, proses pengurusannya lama dan standarnya sulit. “Apabila nanti benar-benar harus ber-SNI, produk Indonesia yang sekarang sudah ekspor malah mungkin tidak bisa ekspor karena belum memiliki SNI. Belum lagi aturan lain seperti HaKI,” katanya.

Sementara, dari sisi harga justru permodalan masih menjadi masalah tersendiri. Dengan bunga bank masih di kisaran antara 18 persen hingga 22 persen mengakibatkan UMKM di Indonesia susah bersaing. “Sampai sekarang, kredit UMKM masih dianggap bank termasuk biaya tinggi. Kalau di negara lain, bunga kredit UMKM bisa sangat rendah atau hanya empat persen dan produktivitas SDM yang masih rendah,” katanya. (vit)