Anggota INSA Tolak Rute Poros Maritim Diserahkan Asing

Anggota INSA Tolak Rute Poros Maritim Diserahkan Asing
jurnalmaritim.com

Pemerintah akan memberikan kesempatan pertama kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) untuk menggarap beberapa rute perintis dalam rangka mensukseskan poros maritim, program yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

PT Pelni akan diberi kesempatan terlebih dahulu dengan pola Public Service Obligation (PSO). Meski demikian, apa yang dikerjakan PT Pelni harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah, bukan sesuai standar yang didasari kemampuan PT Pelni.

‘’Kalau PT Pelni tidak mampu, ya mohon maaf akan kita buka untuk semua perusahaan pelayaran nasional. Kalau itu pun tidak bisa dilakukan oleh perusahaan pelayaran saya tidak segan untuk memberikannya kepada perusahaan pelayaran internasinal,’’ kata Menteri Perhubungan Ignasisu Jonan saat memberikan sambutan pada Rapat Umum Anggota ke-16 INSA di Jakarta, Kamis (20/8/2015).

Ditambahkan oleh Jonan, dirinya sepakat dengan nasionalisme yang mengedepankan perusahaan pelayaran dalam negeri dibanding perusahaan asing sesuai asas cabotage.

‘’Saya sepakat soal nasionalisme. Tapi asas cabotage tidak boleh menyandra kepentingan bangsa yang lebih luas,’’ kata Jonan.

Dalam kesempatan tersebut, Jonan juga mengingatkan seluruh anggota Indonesian National Shipowners Association (INSA) untuk mengutamakan safety.

“Soal safety saya tidak mau di tawar-tawar, karena itu merupakan kewajiban yang tidak boleh ditawar. Kalau mau tawar menawar dengan perusahaan asuransi silahkan, ttapi tidak soal safety,” kata Jonan

Terkait safety ini, Menhub mengaku sudah beberapa kali memanggil Direktur Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Rudianto untuk mendengarkan kesiapan dalam melakukan pemeriksaan terhadap kapall-kapal milik anggota INSA yang beroperasi di Inndonesia.

BKI lanjut Jonan, harus jauh lebih siap. Investasi yang dilakukan untuk peralatan memang besar, tapi itu harus dilakukan. Disamping itu, sumber daya manusia yang akan melakukan inspeksi dan pemeriksaan harus ditingkatkan supaya tugas bisa dilakukan dengan baik.

“Pemeriksaan harus dilakukan dengan benar dan teliti. Karena BKI dalam melakukan  sertifikasi atas nama pemerinntah,” kata Jonan.

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto sependapat dengan Menhub, bahwa safety adalah sesuatu hal yang tidak bisa ditawar. Ia mengaku sudah berulang kali menyampaikan hal tersebut kepada anggotanya dalam berbagai pertemuan dengan anggotanya.

Carmelita meyakinkan bahwa tidak ada satupun anggotanya yang mencoba bermain-main dengan safety baik itu untuk kapal cargo, tongkang apalagi kapal penumpang. Karena risiko yang akan ditanggung juga besar.

Kalau safety diabaikan kemudian ada kecelakaan, perusahaan itu juga yang rugi. Apalagi kalau dari hasil penyelidikan resmi KNKT, Kepolisian atau pihak independent menyatakan bahwa kecelakaan ditimbulkan akibat kecerobohan dan ada unsur kesengajaan maka pihak asuransi juga tidak akan membayar klaimnya. Belum lagi kerugian moril yang akan menghancurkan kredibilitas pengusaha tersebut. (wh)