Anas Urbaningrum Akhirnya Ajukan Banding

 

Anas Urbaningrum  Akhirnya Ajukan Banding

Mantan ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum akhirnya  mengajukan banding.  Sebelumnya, Anas divonis delapan tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta.

“Setelah mengkaji putusan dan mempertimbangkan saran dari keluarga, temen, dan simpatisan, hari ini tanpa mengurangi rasa hormat kepada majelis hakim ataupun KPK, Mas Anas memutuskan menggunakan haknya untuk melakukan banding,” kata salah satu penasehat hukum Anas, Handika Honggo Wongso, Senin (29/9/2014).

Dalam pertimbangannya, Handika mengatakan, banding diajukan dengan pertimbangan Anas Urbaningrum  tak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kedua. Menurut Handika, bukti, saksi dan surat yang digunakan untuk menguatkan putusan tidak bernilai sebagai alat bukti. Contoh, saksi yang di pakai keterangannya saling kontradiksi. “Soal vonis delapan tahun itu sangat berat dan tidak berdasar. Sedangkan untuk uang pengganti itu juga secara hukum tidak benar karena tidak ada kerugian negara dalam kasus Mas Anas. Tidak ada juga menerima uang sebanyak Rp 55 miliar dan USD 5 juta,” tegas Handika.

Tetapi, terkait putusan yang tidak mengakomodasi pencabutan hak politik, diapresiasi oleh Handika. Lebih lanjut, Handika mengharapkan majelis banding dapat memeriksa dan memutuskan secara lebih benar dan adil. Perihal pendaftaran bandingnya, Handika mengatakan akan didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, pada Selasa (30/9/2014) besok.

Anas Urbaningrum selaku Anggota DPR Periode 2009-2014 divonis dengan pidana penjara delapan tahun dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 57.590.330.580 dan USD 5.261.070.

Sebab, ia dinyatakan terbukti menerima hadiah terkait proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang dan proyek-proyek lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Serta, dinyatakan melakukan pencucian uang atas pembelian beberapa bidang tanah di Jakarta dan Yogyakarta.  (bst/ram)