Aliansi BEM Indonesia Beri Rapor Merah Jokowi-JK

Aliansi BEM Indonesia Beri Rapor Merah Jokowi-JK
Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Jatim berunjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (27/3/2015).

Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Jawa Timur meluruk di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya untuk memberi rapor kepada Presiden Joko Widodo dan Wakilnya Jusuf Kalla. Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia wilayah Jawa Timur itu menilai 168 hari rapor Jokowi-JK dicap merah dan lantaran tidak sesuai dengan janjinya mengenai Nawa Cita.

Mahasiswa menegaska bahwa sejak dilantik pada 20 Oktobor tahun lalu, kebijakan-kebijakan yang diambil Jokowi tidak pro rakyat. Bahkan dalam orasinya mahasiswa dari sedikitnya lima Universitas di Jawa Timur ini menganggap Jokowi telah melanggar program Nawa Cita yang dibuatnya sendiri.

“Kami datang ke sini untuk mengingatkan Jokowi. Karena itu kami memberikan rapor merah kepada Jokowi-JK selama 168 memimpin Indonesia. Untuk itu sebagai perwakilan regional Jawa Timur, aspirasi ini saya titipkan ke Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Pak De keluarlah!!!” teriak orator.

Ketidak-berhasilan Jokowi-JK dalam memimpin Indonesia dilihat mahasiswa atas melemahnya nilai tukar rupiah yang mencapai Rp 13 ribu per dolar. Hal ini sangat mempengaruhi stabilitas dan terjadinya kenaikan harga bahan pokok di tanah air.

Selain mengritisi soal nilai tukar rupiah, mahasiswa juga menganggap di bidang energi pemerintah belum banyak mengoptimalkan SDM untuk kemakmuran rakyat. Satu di antaranya adalah Blok Mahakam yang kontraknya akan habis pada 2017 mendatang itu belum bisa dipastikan 100 persen oleh pemerintah.

“Perpanjangan izin ekspor freeport itu jelas-jelas melanggar UU Minerba. Untuk itu kami dengan tegas meminta pemerintah melakukan nasionalisasi aset sumber daya alam di Mahakam dan Freeport,” tegas Fikri Intifada selaku Kordinator Lapangan perwakilan dari BEM Institus Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

Para mahasiswa juga mengritisi soal remisi kasus korupsi, BLBI, kasus Century, dan soal program kemaritiman yang digadang-gadang Jokowi-JK. “Kami meminta pemerintah segera melakukan stabilisasi perekonomian di Indonesia. Selain itu juga harus ada penegakan hukum dan menyelesaikan konflik hukum antar lembaga peradilan saat ini,” jelas dia. (wh)