Akuisisi Pertamina atas PGN Mengambang

Akuisisi Pertamina atas PGN Mengambang Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, belum ada keputusan lebih lanjut dari pemerintah terkait rencana akuisisi PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk oleh PT Pertamina (Persero).“Tidak ada statement untuk setuju, yang ada adalah setuju untuk mengkaji opsi terbaik. Opsinya bisa Pertamina-PGN atau status quo,” katanya di Jakarta.Bambang mengatakan, opsi untuk melakukan akuisisi muncul karena PT PGN merasa sulit untuk mendapatkan kemudahan akses hulu gas, namun saat ini belum ada satupun opsi yang telah disepakati terkait proses penyatuan dua perusahaan tersebut.“Pertamina, dia punya hulunya, harusnya dia juga bisa bisnis di hilir. Nanti akan dicari solusi terbaik, tidak lucu juga kalau ada dua BUMN, satu BUMN, satu anak perusahaan BUMN bergerak di bidang yang sama,” ujarnya.Proses akuisisi yang dapat memangkas biaya pengembangan asset up stream gas dan menciptakan lapangan kerja bagi 4.000 orang ini layak mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan sebagai bendahara keuangan negara, karena pemerintah merupakan pemilik modal dari perusahaan BUMN.Ketua DPR RI Marzuki Alie juga menyatakan, DPR bakal menolak rencana Menteri BUMN Dahlan Iskan agar Pertamina mengakuisisi PGN. Menurut Marzuki rencana akuisisi itu terlalu gegabah dan cenderung mengesampingkan kepentingan nasional.”DPR menolak rencana akuisisi Pertamina-PGN. Sangat tidak masuk akal dan aneh rencana yang begitu strategis dan melibatkan dua BUMN besar hanya diputuskan dalam beberapa minggu,” ujarnya.Sementara itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa juga mengungkapkan kekecewaannya atas langkah Menteri BUMN Dahlan Iskan yang tidak menginformasikan kepadanya tentang rencana akuisisi PGN oleh Pertamina. Sehingga, Hatta menegaskan sejauh ini belum ada persetujuan dari pemerintah dalam akuisisi tersebut.“Pemegang saham akan bertanya. Jadi segala sesuatunya harus dipikirkan dengan cermat,” jelas Hatta.(bh/berbagai sumber)